Narasi Konflik Sebelum Pemungutan Suara

975

Oleh: Rio Tirtayasa

“Pokoknya jangan salahkan kami kalau pemilu tahun ini kenapa-kenapa. Boikot pemilu,” ujar salah satu mahasiswa pada pertemuan ormawa fakultas dengan ketua KPU dan presiden BEM Rema di tempat makan di jalan Geger Kalong, usai penyegelan sekretariat BEM, DPM, dan MPM Rema(4/11).

Pemilu Rema UPI sudah dimulai semenjak sosialisasi peraturan pemilu pada 5 Oktober lalu. Pada saat itu, sosialisasi pun menjadi dipermasalahkan oleh peserta yang hadir. Sosialisasi tidak dapat berjalan dengan baik, akibatnya sosialisasi berujung pada ketidaksepakatan dari utusan ormawa atas isi dari sosialisasi peraturan pemilu.

Tidak hanya sampai di sana, beberapa kali KPU Rema digugat dan dipertanyakan legalitasnya. Sebab sebelumnya, KPU Rema belum ada izin untuk memulai pemilu tahun ini. Surat Izin Kegiatan (SIK) tak kunjung didapat dari dirmawa, padahal KPU Rema sudah mengadakan kegiatan sebelumnya. Pada akhinya berujung pada penyegelan yang dilakukan massa ormawa terhadap sekretariat BEM, DPM, MPM Rema yang berada di gedung PKM.

Penyegelan Sekretariat

Pada Minggu(4/11) sore, belasan massa ormawa mengepung sekretariat BEM, DPM, dan MPM Rema. Mereka melakukan penyegelan akibat dari penetapan kedua yang dilakukan KPU Rema tanpa sepengetahuan mereka.

Menurut massa ormawa yang menyegel, penyegelan tersebut adalah bentuk ketidakpercayaan massa ormawa terhadap KPU Rema. Bagi massa ormawa, BEM dan DPM Rema yang bertanggung jawab atas KPU Rema, karena mereka yang membuat dan mengesahkan KPU Rema.

Awalnya, pada tanggal 2 November, KPU Rema melaksanakan penetapan calon presiden bertempat di depan sekretariat DPM Rema. Namun pada akhirnya batal dilaksanakan, karena massa ormawa meminta penjelasan terlebih dahulu terkait legalitas KPU Rema. Massa ormawa mengajak KPU Rema berdialog dengan dirmawa terlebih dahulu.

Hasil yang didapat dari berdialog dengan dirmawa adalah KPU Rema disarankan untuk Reschedule. Mupid Hidayat, selaku Direktur Kemahasiswa UPI berbincang dengan bawahannya, Joni dan Sandey. “Reschedule dan pelibatan BEM Fakultas terhadap KPU. Jika bersama akan mudah dalam menentukan kebijakan,” ujar Mupid setelah mendengar saran dari Joni dan Sandey yang dikutip dari laman isolapos.com.

Namun, keesokan harinya, KPU Rema tetap melakukan penetapan nomor dan calon presiden Rema. Ahmad Salam, Ketua BEM Kema FPOK mengatakan bahwa pada penetapan kedua tersebut tak ada informasi, baik secara langsung atau pun media sosial. Salam sangat kecewa terhadap KPU Rema, apalagi sehari sebelum penetapan kedua tersebut mereka sudah rapat kepada birokrat. Salam menganggap KPU Rema mengkhianati hasil rapat dengan dirmawa.

Setelahnya penyegelan, pada hari yang sama, massa ormawa mengajak Ketua KPU, Muhammad Miftahudin sekaligus dengan Presiden BEM Rema, Muhammad Fauzan Irvan berdiskusi. Pertemuan ini membahas tentang hasil rapat dengan dirmawa yang menurut massa ormawa diabaikan. Miftahudin menjelaskan mengapa tetap dilaksanakan, karena baginya itu sudah sesuai prosedur dan sudah sesuai dalam peraturan pemilu dan Undang-undang Rema.

Diskusi menjadi alot karena dua kubu saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Massa ormawa yang tetap teguh pada pendiriannya kalau KPU Rema harus melakukan Reschedule dan KPU Rema tetap pada pilihannya kalau tidak perlu adanya Reschedule karena sudah sesuai.

Menolak Kampanye

Selesai pada pertemuan itu, tak membuat massa ormawa menjadi diam. Terbukti pada 9 November lalu, KPU Rema yang akan mengadakan kegiatan kampanye calon presiden dan wakil presiden diminta ormawa FPTK untuk dibatalkan. Menurut Gani Gunawan, Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro, ormawa di fakultasnya resah sebab tidak dilibatkan pada proses sebelum kampanye dan tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba semua ketua himpunan di FPTK diminta menjadi panelis seminggu sebelum jadwal kampanye.

“Dari proses awal itu tidak pernah melibatkan kami (ormawa FPTK –red) gitu, sebagai warga FPTK, sebagai warga Rema juga. Itu yang sangat kami sayangkan,” jelas Gani.

Gani sedikit mengkritik cara sosialisasi yang dilakukan perangkat pemilu hanya di media sosial. “Semua harus dapat beritanya, gak mengadalkan IG melulu. Yang follow IG itu hanya segelintir orang, dan pemberitahuan kepada kami secara langsung itu tidak ada,” tambahnya.

Bukan hanya di FPTK saja, infomasi yang isolapos dapatkan dari Ketua Pelaksana Teknis Pemilihan Umum (PTPU), Ihza Abdu Rosyadi, kampanye formal dilaksanakan di semua Kampus Daerah, dan di UPI pusat hanya berjalan di FPMIPA, FPEB, dan FPSD saja. Selebihnya, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden melakukan kampanye masing-masing di fakultas batal terlaksana.

Pada Senin(12/11) lalu, kampanye para calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan di FIP. Namun seluruh ketua himpunan mahasiswa FIP bersikap tidak mengikuti kampanye tersebut. Seluruh ormawa FIP berharap polemik yang terjadi dapat diselesaikan terlebih dahulu. Seperti komunikasi antara PTPU dengan para ketua himpunan yang tidak lancar dan surat undangan menjadi panelis pun belum sampai, serta perizinan melaksanakan kampanye di fakultas belum selesai diurus.

“Jika KPU ingin kampanye silahkan saja, tapi para kahim menolak menjadi panelis, terlebih komunikasi serta surat administrasi untuk himpunan dan perizinan fakultas belum selesai diurus,” ujar Agus Elga Uyuandi, ketua BPO Senat Mahasiswa FIP.

Senada dengan Senat Mahasiswa FIP, BEM Kema FPOK menolak segala kegiatan yang dilaksanakan KPU Rema di FPOK(13/11) lalu. Menurut Salam, fakultasnya telah dikecewakan dari jauh-jauh hari. Salam selaku Ketua BEM Kema FPOK beserta seluruh himpunan yang ada di FPOK menolak adanya kampanye di FPOK sampai permasalahan perihal Pemilu Rema selesai.

“Jadi intinya FPOK menolak karna permasalahan antara KPU Rema dan BEM Fakultas belum selesai,” tambah Salam.

Lain halnya dengan FPOK, walaupun di FPEB tetap dilaksanakan kegiatan kampanye, Kema FPEB melakukan penolakan terhadap Pemilu Rema dengan memasang banner penyataan sikap. Kema FPEB menyatakan tidak akan terlibat dalam setiap kegiatan Pemilu Rema UPI. Banner tersebut dipasang pada gedung fakultas baru FPEB.

Bukan hanya itu, Kema FPBS membuat surat pernyataan sikap yang ditanda tangani oleh seluruh ketua himpunan yang ada di FPBS. Surat pernyataan sikap itu disebar keseluruh mahasiswa UPI, khususnya mahasiswa FPBS. Fakultas tersebut menolak penuh rencana berlangsungnya kampanye dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden BEM Rema UPI di FPBS(26/11) lalu.

Mahasiswa UPI Kampus Daerah (Kamda) Serang melakukan penolakan kampanye. Pada Jumat(30/11) lalu, DPM UPI Serang mengadakan Silaturahim dan Diskusi Publik untuk seluruh mahasiswa UPI Kamda Serang. Salah satu poin pembahasan dalam diskusi tersebut adalah penolakan kampanye dan pungutan suara BEM Rema UPI.

Mahasiswa UPI Kamda Serang yang melakukan penolakan terhadap kampanye dan pemungutan suara mengatakan bahwa mereka merasa tidak adanya timbal balik dari pemilu ini. Walaupun sudah dijelaskan melalui diskusi sebelumnya, mahasiswa yang menolak adanya kampanye dan pemungutan suara di Kamda Serang. Tetapi, hasil diskusi tersebut tetap diadakan pemilu presiden dan wakil presiden BEM Rema UPI di Kamda Serang.

Menanggapi permasalahan kampanye dan pemungutan suara nantinya, Ihza mengatakan PTPU berusaha maksimal dalam seluruh persiapan kegiatan Pemilu Rema UPI tahun ini. Ihza juga mengajak seluruh eleman mahasiswa menyalurkan suaranya pada pemungutan suara tanggal 4 sampai 7 Desember di fakultas dn Kamda masing-masing. “Jangan ragu dan jangan mau diintervensi. Karena ini untuk UPI yang lebih baik,” tutup ketua PTPU tersebut.

Namun sebelum dimulainya pemungutan suara di setiap fakultas dan Kamda. Selasa(4/12) pagi, menempel beberapa spanduk berupa sindiran terhadap jalannya pemilu tahun ini. Spanduk-spanduk ini terpampang pada pagar dan gedung Jica (FPMIPA-A). Hingga pada akhirnya spanduk-spanduk tersebut dicopot sebelum terlihat oleh seluruh mahasiswa FPMIPA.

Pada hari yang sama, mahasiswa FPOK mengadakan aksi keliling kampus UPI. Aksi tersebut untuk menolak adanya kegiatan pemungutan suara di kampus UPI Bumi Siliwangi yang berujung ricuh, sementara itu PTPU menunda sementara pemungutan suara di setiap fakultas dan Kamda UPI sampai tulisan ini dinaikan belum ada keterangan lebih lanjut perihal pemungutan suara. []

Redaktur: Dzahban Jodhie

Comments

comments