Mahasiswa Bandung Raya Gelar Aksi Mengadili Rezim Jokowi: Kebijakan Pemerintah Harus Pro Rakyat!
Oleh : Firstyawan Hardi dan Mohammad Bagas Rafif*
*Reporter Magang Isolapos.com
Bandung, Isolapos.com-Mahasiswa Bandung Raya yang tergabung dari berbagai universitas melakukan aksi ‘Bandung Lautan Api’ di Gedung Sate, Bandung pada Jumat (22/03). Aksi ini memiliki tujuan untuk menyuarakan keresahan terhadap rezim jokowi yang telah dinilai gagal dalam menjaga stabilitas harga pangan, merusak demokrasi, serta menyalahgunakan kekuasaan.
Kegiatan aksi dimulai dengan massa yang melakukan long march dari titik kumpul Monumen Perjuangan ke titik aksi yakni Gedung Sate. Massa tiba kurang lebih pada pukul 16.00 WIB dengan disambut jajaran aparat yang sudah siaga mengamankan jalannya unjuk rasa. Dengan tema “Pengadilan Rakyat Terhadap Rezim Jokowi Atas Rusaknya Demokrasi dan Kegagalannya Menjaga Stabilitas Harga Pangan”, massa aksi membawakan sejumlah tuntutan.
Fawwaz Ihza Mahendra, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Padjajaran 2024, menuturkan bahwa aksi ini memiliki 12 tuntutan, tetapi pokok utamanya menitikberatkan pada isu stabilitas harga bahan pokok, permasalahan demokrasi, dan autocratic legalism, serta hingar-bingar rezim Jokowi dan pergolakan politik-hukum-moral saat ini.
“Kami memandang bahwa istana ini itu menjadi pembohong, karena mereka seringkali menyatakan demi rakyat, tapi mereka tidak pernah melakukan kebijakan yang pro rakyat. Hal ini yang membuat kami sangat gerah,” ujar Fawwaz.
Bagi Fawwaz, naiknya harga bahan pokok tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas. “..bukan hanya kawan-kawan mahasiswa saja yang merasakan naiknya bahan pokok, tapi kami melihat masyarakat di sekitar kampus merasakan harga bahan pokok ini menyulitkan mereka untuk melanjutkan hidup,” jelasnya.
Adapun 12 tuntutan yang di sampaikan oleh mahasiswa yaitu;
1. Melaksanakan reforma agraria sejati dan industri nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan stabilkan harga bahan pokok;
2. Kembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
3. Cabut Pasal TNI Polri dapat mengisi jabatan ASN pada RPP Manajemen ASN dan tolak segala bentuk dwi fungsi TNI Polri;
4. Cabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Cipta Kerja dan tolak proyek strategis nasional yang akan merampas dan memonopoli tanah;
5. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada pasal-pasal yang membatasi kebebasan berekspresi;
6. Jamin partisipasi masyarakat yang bermakna dalam seluruh proses pembentukan peraturan dan kebijakan publik;
7. Berantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan tolak politisasi yudisial;
8. Tindak tegas pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu);
9. Tindak tegas aparatur negara yang berpihak dan adili peserta pemilu yang menggunakan fasilitas negara;
10. Cegah intervensi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);
11. Tolak perpanjangan masa jabatan kepala desa 8 tahun;
12. Mengarusutamakan riset dan data dalam perancangan kebijakan.
Harapan dari aksi ini ialah menginginkan agar Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat bisa memjumpai massa aksi untuk berdialog. Hal ini bagi massa aksi, dikarenakan ada beberapa masalah yang perlu disampaikan langsung oleh mahasiswa kepada pemerintah.
“Kita ingin Pj gubernurnya keluar (agar-Red) kita bisa ngobrol bareng, bisa mengadakan sidang rakyat yang pada akhirnya, kita menemukan jawaban atas keresahan ataupun bisa menemukan jalan keluar dari keresahan yang kita bawa saat ini,” ujar Abu Rosyid, salah satu komandan lapangan aksi.
Sejak awal aksi berlangsung secara kondusif. Namun, tuntutan massa yang tak kunjung digubris oleh Pj Gubernur Jawa Barat membuat massa mulai menyalakan flare dan kembang api hingga akhirnya membubarkan diri pada sekitar pukul 18.30 WIB.[]
Redaktur: Dini Putri