Oleh: Natasya Fitria G*
Bagi sebagian besar mahasiswa, Tugas Akhir (TA), skripsi, atau apapun istilahnya, merupakan titik kulminasi dari proses panjang menempuh pendidikan tinggi. Ia adalah simbol perjuangan, pencapaian, dan gerbang menuju gelar sarjana. Di sanalah semua hasil belajar, praktik, dan pemikiran selama kuliah diuji dalam satu karya ilmiah yang merepresentasikan kematangan intelektual dan kedewasaan berpikir. Namun ironisnya, tidak sedikit mahasiswa yang harus menunda kelulusannya bukan karena gagal mempertahankan skripsi, tetapi karena tersandung oleh urusan yang tampak remeh: administrasi.
Persoalan seperti tunggakan UKT, belum lunasnya denda perpustakaan, surat keterangan bebas lab, atau bahkan urusan birokrasi yang berbelit-belit sering kali menjadi “tembok tak kasat mata” yang menjegal mahasiswa di garis akhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam: apakah yang menentukan kelulusan bukan lagi kemampuan berpikir, tetapi kemampuan bertahan di jalur administrasi yang penuh tikungan?
Tidak bisa dipungkiri, setiap institusi pendidikan tentu membutuhkan sistem administrasi yang rapi, tertib, dan terdokumentasi. Namun, ketika sistem tersebut lebih menekankan aspek transaksional daripada substansi pendidikan, maka permasalahan besar mulai muncul. Mahasiswa yang sebenarnya sudah menyelesaikan penelitian, bahkan telah mempertahankan hasilnya dalam sidang akhir, akhirnya harus menunggu berbulan-bulan hanya karena persoalan administratif yang tidak jarang bersifat teknis—mulai dari hilangnya dokumen, sistem yang bermasalah, hingga kelalaian staf yang overload pekerjaan.
Ironisnya, kondisi ini seolah menjadi bagian dari “ritual wajib” menuju kelulusan. Banyak mahasiswa yang sudah siap secara akademik—selesai menyusun skripsi, menjalani sidang, dan melunasi revisi—tetap harus terjebak dalam antrean panjang tanda tangan pejabat fakultas, pengurusan surat keterangan bebas administrasi, validasi data di berbagai portal, hingga sistem online yang sering eror di saat-saat krusial. Yang lebih menyedihkan, keterlambatan semacam ini tidak lagi dianggap sebagai masalah, melainkan sudah dinormalisasi oleh sebagian pihak kampus.
Alih-alih mencari solusi atau melakukan evaluasi, pihak kampus justru seakan menganggap keterlambatan sebagai bagian dari proses yang wajar. Kalimat-kalimat seperti “memang prosesnya begitu” atau “sabar, ini sudah sistem” menjadi jawaban standar yang menunjukkan betapa birokrasi telah membatu, menjadi tembok tinggi yang sulit ditembus. Tidak ada urgensi untuk memperbaiki, karena mahasiswa dianggap akan “tetap lulus pada waktunya”—meski sebenarnya tidak pada waktu yang seharusnya.
Lebih menyakitkan lagi, mahasiswa justru merasa tidak memiliki tempat untuk mengeluh atau menyampaikan aspirasi. Mereka seakan berjalan sendiri dalam labirin birokrasi yang penuh jebakan. Di satu sisi, mereka dituntut untuk profesional dan mandiri. Tapi di sisi lain, sistem yang menopang perjalanan mereka justru tidak mendukung nilai-nilai itu.
Bahkan terkadang, dosen pembimbing mengambil peran sebagai karakter misterius yang lebih sulit ditemui daripada harta karun. Mereka yang seharusnya menjadi mentor akademik, pembimbing, dan pemandu dalam proses intelektual, sering kali berubah menjadi figur yang tak terjangkau. Mahasiswa pun mulai mengembangkan kemampuan survival ekstra, bukan untuk menyusun argumen ilmiah, tapi untuk menyusun strategi mencari waktu bimbingan, melacak keberadaan dosen, dan memecahkan teka-teki revisi yang tanpa arahan jelas.
Kadang, kita harus menunggu berminggu-minggu hanya untuk sebuah kalimat: “Revisi ya,” tanpa penjelasan lebih lanjut, seakan-akan itu adalah tugas mahasiswa untuk menebak apa yang sebenarnya diinginkan. Yang paling parah, ada dosen pembimbing yang dengan santainya berkata, “Kalau skripsinya sudah selesai, lapor saya,” tanpa peduli bagaimana perjuangan mahasiswa mengatur waktu bertemu di tengah tumpukan aktivitas mereka. Mahasiswa pun harus bersaing dengan jadwal seminar, rapat internal, bahkan pekerjaan mereka hingga tugas-tugas pribadi dosennyaan. Tak jarang mereka harus menunggu di luar ruangan berjam-jam hanya untuk satu tanda tangan atau 10 menit konsultasi soal daftar isi dan sitasi.
Di beberapa kampus, skripsi bukan lagi tentang berpikir kritis, menyusun argumen, dan menyelesaikan riset. Tapi tentang seberapa tahan kamu menghadapi meja Tata Usaha yang selalu tutup saat jam kerja, surat menyurat yang hilang entah ke mana, dan sistem online yang error saat kamu sedang sangat membutuhkannya. Skripsi, pada titik ini, tidak lagi menjadi tantangan ilmiah, tapi ujian ketahanan mental menghadapi sistem.
Mahasiswa semester akhir akhirnya tidak hanya belajar menulis tugas akhir, tapi juga belajar satu mata kuliah tak resmi: Survival Birokrasi 101. Dan sering kali, mereka yang lulus bukanlah mereka yang paling cerdas, paling tekun, atau paling inovatif, melainkan mereka yang paling sabar dan paling tahan menghadapi absurditas sistem.
Tugas akhir adalah ujian intelektual dan kedewasaan berpikir mahasiswa. Jangan sampai perjuangan akademik mereka justru diruntuhkan oleh sistem administratif yang tidak adaptif. Pendidikan sejatinya adalah proses memanusiakan manusia, bukan menjadikannya korban dari sistem yang kaku dan tidak berpihak. Jika administrasi menjadi penghalang utama kelulusan, maka sudah waktunya kita bertanya ulang: untuk siapa sebenarnya pendidikan tinggi ini diselenggarakan?
Tulisan ini sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan
*Penulis adalah Mahasiswa Teknologi Pendidikan Angkatan 2021 FIP UPI