UPI Kampus Inklusif: Gagahnya Label dan Tersendatnya Akses Difabel
Oleh: Rakha Ajriya Di’fan
Bumi Siliwangi, Isolapos.com-Pada Jum’at (27/02), Himpunan Mahasiswa Ilmu Keolahragaan (HIMA IKOR) bersama Gender Research Student Center (GREAT), Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK), dan Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (DILANS) mengadakan diskusi publik dengan tema “Akses Untuk Semua, Hak Untuk Semua!” di Taman Isola UPI.
Nawra, dari GREAT selaku pemantik diskusi mengatakan bahwa label UPI sebagai “Kampus Inklusif” tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Pendapat itu memang benar adanya ketika mengetahui Farhan Helmi, ketua DILANS yang merupakan penyandang disabilitas fisik kesulitan bergerak menggunakan kursi rodanya di atas jalanan kampus yang tidak rata. Selain itu, ia dan kursi rodanya harus diangkat terlebih dahulu untuk bisa bergabung diskusi di Taman Isola UPI.
Nawra juga menyampaikan bagaimana kondisi yang sering dialami mahasiswa penyandang disabilitas selama menjalani kegiatan akademiknya. Seperti yang dialami mahasiswa penyandang disabilitas netra yang kesulitan mengakses SPOT UPI karena tidak adanya fitur navigasi suara atau sentuhan di waebsite-nya.
“Teman-teman (penyandang disabilitas netra-red) itu harus mengikuti ujian dua kali karena ketika ujiannya di CBT, ada di SPOT, itu kan tidak bisa diakses, sulit untuk diakses, gitu.” tuturnya
Keluhan lainnya datang dari Shofi, staf Sosial Politik Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (SosPol HIMA PKh) yang menerangkan kendala teman-temannya ketika berkegiatan di lingkungan kampus. “Beberapa teman (penyandang disabilitas netra-red) tuh agak kesulitan mobilisasi, karena di beberapa fakultas tuh guiding block-nya kurang, entah itu ga ada atau ga terasa teksturnya atau rusak-rusak. Untuk guiding block yang di trotoar ke arah jalan gerlong itu juga kurang terasa teksturnya.”
Kesulitan juga harus dialami mahasiswa teman tuli karena tidak adanya Juru Bahasa Isyarat (JBI) khusus dari UPI untuk membantu mereka. “Kemudian sempet juga ada teman tuli juga cukup kesulitan mengakses tes PTESOL untuk kelulusan di balai bahasa karena belum ada akses JBI untuk menggantikan tes listening.”
“Beberapa waktu tuh teman tuli kesulitan ketika pengajuan banding UKT karena tidak ada JBI, sehingga mereka mencari yang bisa bahasa isyarat ke mahasiswa. Padahal seharusnya itu sudah tanggung jawab UPI untuk menyediakan JBI. Teman teman (penyandang disabilitas netra-red) juga kesulitan ketika ujian atau administrasi karena tidak ada reader,” tambah Shofi.
Shofi juga mengungkapkan mahasiswa HIMA PKh sudah mengupayakan kemudahan bagi teman-teman disabilitasnya. “Prodi minta ke UPI tuh selalu dipersulit, Kang. Entah datanya ada atau tidak di pusatnya. Jadi Prodi minta tolong Himpunan untuk mendata mahasiswa disabilitas di UPI.”
Ia pun mengatakan sulit untuk mendapatkan data dari Birokrat UPI. “Saya pernah denger dari dosen mata kuliah seni (dari FPSD-Red) katanya memang sulit mencari data disabilitas yang ada di UPI tuh. “
Mengenai Difusi Inklusi di UPI, Nawra mengatakan dulunya direncanakan akan dijadikan lembaga tersendiri. Namun kini diketahui tergabung menjadi divisi di bawah payung Direktorat Bimbingan Konseling, Difusi Inklusi, dan Pengembangan Karier (BKDIPK) UPI.
“Sebenernya, (Difusi Inklusi-red) itu adalah kebutuhan. Itu adalah kewajiban dan tanggung jawab UPI … tapi kenyataannya apa, Difusi Inklusi itu yang asalnya tuh pengen jadi lembaga untuk memperdaya gitu, kelompok-kelompok yang terpinggirkan gitu …. Tapi kan pada praktiknya Difusi Inklusi ini pada akhirnya tergabung,” ujar Nawra.
Menurutnya ketika Difusi Inklusi tidak lagi independen, hal tersebut menurunkan kualitas dan intensitas upaya inklusi dari UPI sendiri. Yang mana hal ini tercerminkan oleh kondisi kurang mendukungnya aksesibilitas sarana dan layanan bagi penyandang disabilitas.
“Fasilitas-fasilitasnya juga masih keliru, tidak inklusif. Kenapa pada akhirnya dihilangkan independensi itu?”
Padahal sebelum di bawah BKDIPK UPI, Difusi Inklusi ini sempat mengadakan beberapa program pelatihan bagi sivitas akademika untuk mengupayakan lingkungan kampus ramah disabilitas. Namun semua itu tidak dijalankan seterusnya.
“Secara praktik, mereka (Difusi Inklusi dulu-red) hampir ada kayak misalnya pelatihan kepada tenaga pendidik, dosen, atau mahasiswa untuk bagaimana sih cara kita menangani (penyandang disabilitas netra-red), kayak berkomunikasi dengan (mereka-red), bagaimana bahasa isyarat itu, seperti apa, gitu. Tapi kan pada akhirnya si Difusi Inklusi ini malah dimasukan kepada Bimbingan Konselor. Karena membutuhkan uang yang banyak, dan mereka (pihak UPI-red) bersikap kayak, ah berapa sih jumlah penyandang disabilitas, gitu,” jelas Nawra.
Editor: Sennita Tya Divany