Lika-liku Kebijakan Bidik Misi SM-UPI
Oleh: Nurul Nur Azizah
Bumi Siliwangi, isolapos.com— “Pengadaan Bidik Misi pada jalur SM (Seleksi Mandiri, –red) bukan karena aksi kemarin, tapi karena memang ada penambahan kuota,” ucap Ani Herjani, Pengelola Bidik Misi UPI pada acara Kajian Bidik Misi kedua yang diselenggarakan oleh Departemen Advokasi Komunikasi dan Informasi Lingkar Bidik Misi UPI, di Gedung Geugeut Winda (PKM) Lantai 1, Jumat (4/11). Hal tersebut dikatakan Ani bahwa penambahan kuota mahasiswa yang memperoleh Bidik Misi pada 2016 sebanyak 67 orang.
Menurutnya, peraturan mengenai pengadaan Bidik Misi pada mahasiswa jalur SM-UPI sudah ada jauh sebelum diadakannya aksi penghapusan uang pangkal mahasiswa baru jalur SM-UPI, dua bulan lalu (Baca: http://isolapos.com/2016/08/uang-pangkal-jegal-nasib-mahasiswa/). Kendati demikian, aksi yang diprakarsai mahasiswa beberapa bulan lalu itu telah memberikan dampak terhadap kebijakan dan menjadi salah satu pertimbangan untuk mengadakan kembali Bidik Misi jalur SM-UPI 2016.
“Karena (sedang,-red) evaluasi, 2014 kami tidak menerima, 2015 dipertimbangkan, 2016 ini lebih banyak respon dari mahasiswa. Kami mengevaluasi (kebijakan SM-UPI,-red) setelah itu,” ungkap Ani.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Panduan Bidik Misi pada laman resmi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, diketahui kuota Bidik Misi diperuntukkan bagi mahasiswa yang lulus melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, SM-PTN, seleksi di Politeknik, Universitas Terbuka, Institut Seni dan seleksi di PTS.
Lebih lanjut, data tersebut menyebutkan kuota awal Bidik Misi bagi PTN, Politeknik dan Institut Seni dialokasikan 10% dari jumlah mahasiswa baru yang terdaftar dalam Pangkalan Data-Pendidikan Tinggi tahun sebelumnya, dan atau daya tampung PTN tahun berjalan.
Meski kebijakan terkait Bidik Misi mahasiswa jalur SM-UPI sudah rampung, namun nyatanya masih ada permasalahan lain yang muncul. Hal ini ada pada 67 orang penerima Bidik Misi di jalur SM-UPI yang sampai hari ini belum menerima living cost. “Teman saya yang memang UKT nya sudah terbayarkan oleh Bidik Misi, namun sampai sekarang living cost nya belum turun,” ungkap Rizaldy, mahasiswa Pendidikan Elektro 2016.
Menanggapi hal tersebut, Ani menyampaikan bahwa Pihak UPI hingga saat ini masih terus mengusahakan pencairan living cost kepada pihak Dikti. “Sebanyak 67 mahasiswa yang menerima Bidik Misi melalui SM-UPI belum mendapatkan living cost karena memang masih diproses dari pusat. Ini bukan hanya di UPI saja, tapi di semua kampus. Bahkan, UPI termasuk PTN yang progresnya tergolong cepat di bandingkan yang lain. ” ujarnya.
Kajian Bidik Misi ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk berdialog dan mencari solusi bersama pihak UPI. Hal itulah yang disampaikan Neng Hilmi, Pendidikan Bahasa Arab 2015 sebagai Ketua Pelaksana Kajian 2 Bidik Misi. “Kami ingin mengajak mahasiswa Bidik Misi secara umum mengetahui apa sih isu dan permasalahan yang ada tentang Bidik Misi, kita bersama-sama mengkaji dan mencari solusi,” pungkasnya.[]