Pendidikan Mitigasi Bencana Tekankan Aspek Keterampilan

150

Oleh: Aulia Rachma Febriani

Bumi Siliwangi, isolapos.com– Pada kunjungannya ke daerah yang terkena dampak tsunami di Pandeglang Banten (24/12/2018), Presiden Joko Widodo menginstruksikan mitigasi bencana masuk ke dalam kurikulum pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menanggapi instruksi dengan memasukan mitigasi bencana ke dalam kurikulum pendidikan. Tetapi mitigasi bencana ini tidak menjadi mata pelajaran baru sebab terintegrasi pada Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK).

Kepala Pusat Data, Informasi, Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, mendukung ide tersebut tapi tidak setuju jika diintergrasikan ke dalam PPPK. “Mata pelajaran geografi akan lebih mudah mewadahi pendidikan kebencanaan. Jadikan geografi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan,” kata Sutopo seperti yang dikutip dari wartaekonomi.co.id.

Program ini masih menjadi pembahasan yang serius dan ditunggu oleh masyarakat.

Dosen Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Asep Herry Hermawan menyatakan program tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah, penyusunan standarisasi mitigasi bencana dan disesuaikan kearifan lokal yang ada. “Kalau ada standarnya akan mudah untuk menyusun kurikulum pendidikan akan dibuat mata pelajaran (baru) atau terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain,” paparnya.

Asep tidak sepakat jika mitigasi bencana menjadi satu mata pelajaran baru di sekolah karena akan menambah beban peserta didik. Aspek yang ditekankan dari pendidikan mitigasi bencana adalah aspek keterampilan (psikomotor). “Keterampilan itu harus dilatihkan bukan disampaikan kalo disampaikan itu jadinya masuk ke aspek kognitif (pengetahuan) lagi,” jelasnya.

Menurutnya, tahapan penyusunan kurikulum tersebut, harus mengedepankan standar mitigasi bencana dan karakter pada setiap daerah lalu standar tersebut dijadikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian pembelajaran (learning outcomes).

Sementara itu, Ketua Departemen Geografi Ahmad Yani menilai kebijakan pendidikan di Indonesia masih bersifat reaksioner. Yani  merasa prihatin sebab segala macam masalah bangsa harus diselesaikan melalui pendidikan karena harusnya ada perencanaan matang dan bersifat global. “Tapi sebagai pendidikan, ini kewajiban sebagai warga negara untuk menyampaikan hal-hal baik kepada peserta didik dan menjalankan fungsi kurikulum,” terangnya.

Yani menerangkan bahwa mata pelajaran geografi sudah mengapresiasi mitigasi bencana namun masalahnya peserta didik rumpun keilmuan MIPA dan Bahasa tidak menerima materi tersebut kecuali lintas minat geografi. Jika mitigasi bencana menjadi kurikulum muatan lokal akan menambah beban jam mata pelajaran.

“Saya setuju dan senafas dengan BNPB, tidak dibuat mata pelajaran baru atau muatan lokal tapi untuk wawasan mitigasi masuk kedalam kurikulum geografi di SMA atau IPS di SD dan SMP,” jelasnya.

Yani berharap adanya regulasi mengenai mitigasi bencana di setiap sekolah, mulai dari fasilitas sekolah dan kegiatan simulasi yang berlangsung secara rutin. Setelah adanya pendidikan mitigasi bencana, diharapkan siswa juga menjembatani pendidikan ini kepada keluarga dan lingkungannya. []

Redaktur: Dzahban Jodhie

Comments

comments