Hardiknas Melawan: Pendidikan Untuk Siapa?
Oleh: Chika Jasmine Paradisa
Bumi Siliwangi, Isolapos.com– Suluh Kaoem Guru bersama dengan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), BEM Kema FIP UPI dan UKSK (Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan) UPI menggelar agenda kajian isu pada Sabtu (02/05). Kajian Isu yang bertajuk ‘Hardiknas Melawan: Ketimpangan dalam Sistem Pendidikan’ ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional sekaligus merefleksikan momentum hari buruh yang diperingati di hari sebelumnya, pada Jum’at (01/05). Kegiatan ini dibuka secara umum dan dilaksanakan tepat di alun-alun UPI sekitar pukul 16.00 WIB.
Kajian isu ini dimulai dengan kegiatan mimbar bebas bersamaan dengan aktivitas berupa lapak buku dan kesenian meronce bersama. Setelah itu, rangkaian dilanjutkan dengan diskusi publik mengangkat tema utama yang membahas tentang ‘Sistem Pendidikan Saat ini’. Diskusi ini dipandu oleh Rizki Ananda Harsya (Rizki) selaku ketua pelaksana, serta menghadirkan pemantik Rizki Akbar (Kibar) dari Suluh Kaoem Guru dan Badar dari UKSK UPI. Bahasan diskusi berawal dari pembahasan mengenai “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1). Amanat konstitusi ini dinilai belum terlaksana dengan baik, terutama jika dilihat dari berbagai ketimpangan dan problematika yang ada di sekitar.
Kajian ini kemudian dipersempit pada isu yang dekat dengan mahasiswa, yaitu mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dalam pemaparannya, Kibar menyoroti sumber pendanaan pendidikan tinggi yang dinilai masih bertumpu pada masyarakat. “Kalau teman-teman membaca laporan keuangan UPI beberapa tahun terakhir, pemasukan paling besar itu datang dari masyarakat bukan dari negara. Uang masyarakat dari mana lagi? Dari uang kuliah” tuturnya.
Dalam diskusi yang berlangsung, disampaikan pula bahwa sebesar 20% dari anggaran negara sebenarnya telah dialokasikan untuk sektor pendidikan sehingga nominalnya dinilai cukup besar dan semestinya tidak lagi membebani masyarakat dengan tambahan kebutuhan anggaran.
Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan yang juga menjadi sorotan dalam diskusi kali ini, yaitu terkait wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan. Kibar menilai bahwa hal ini menunjukkan arah prioritas negara yang lebih condong pada kebutuhan industri dibandingkan kepentingan masyarakat luas. “Dengan pernyataan Kemendikti untuk menutup program studi yang tidak relevan, itu sudah menunjukkan bahwa prioritas negara ada pada industri, bukan pada masyarakatnya,” jelasnya.
Diskusi kemudian beralih pada isu kebijakan pendidikan lain yang berkaitan langsung dengan anggaran pendidikan, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun anggaran pendidikan mengalami peningkatan, Kibar menyoroti aspek tata kelola dan implementasi dari program tersebut.
Kibar dan Badar juga menyoroti terkait pedagogik MBG. Menurut keduanya, persoalan utama MBG bukan terletak pada ada atau tidaknya kerangka pedagogik, melainkan pada sejauh mana program tersebut benar-benar memiliki nilai edukatif. “Kalau ngomongin MBG masalahnya itu bukan apakah dia memiliki kerangka pedagogik atau tidak, apakah dia pedagogis atau tidak sih sebenarnya? Apakah dia mendidik atau nggak? Masalahnya bukan disitu” jelas Kibar.
Pedagogik MBG ini dijelaskan akan memunculkan kekhawatiran terkait peran perguruan tinggi yang dinilai berpotensi menjadi alat legitimasi kebijakan negara. “Kenapa ini (pedagogik-red) menimbulkan kekhawatiran? Karena pada akhirnya kampus mulai diarahkan untuk menjadi alat legitimasi. Artinya segala sesuatu yang akan dilakukan oleh rezim itu teh dikaji oleh universitas. Nah, (universitas-red) selalu menjadi alat pembenaran” lanjutnya.
Meski begitu, terdapat pula pandangan alternatif yang lebih solutif. Badar menyampaikan bahwa program MBG tetap memiliki potensi positif apabila dikelola langsung oleh pihak sekolah. “Program ini tuh menurut aku pribadi tuh bagus banget kalau dikelola oleh sekolahnya langsung. Tidak lewat SPPG. Mereka yang merekrut, dari sekolah-sekolah. Dari biaya MBG ini kan besar banget tuh. Bisa buat infrastruktur sekolah. Pada akhirnya bisa memajukan sekolah.” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, hasil kajian dalam kegiatan ini tidak akan berhenti pada forum diskusi semata, melainkan akan disebarluaskan kepada khalayak melalui berbagai platform media sosial. Rizki selaku ketua pelaksana menyampaikan bahwa materi diskusi akan diolah kembali agar dapat diakses oleh peserta yang tidak hadir, serta masyarakat luas “Jadi nanti kita ubah lagi (materi diskusi-red) untuk disebar luaskan ke khalayak umum, yaitu lewat sosial media. Agar sekiranya hal itu bisa dibaca lagi oleh teman-teman kita yang tidak bisa hadir hari ini.” ujarnya.
Hardiknas Melawan dibuat bukan semata-mata untuk memperingati, namun juga memiliki tujuan yang lebih dalam. Rizki juga menyatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini, ia ingin agar mahasiswa dapat memahami isu yang ada di sekitarnya. “Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkaji isu-isu yang sekiranya masih relevan dari sudut pandang kita. Dari sudut pandang PGSD, di ranah pendidikan. Untuk melatih dan memberikan pemahaman secara mendalam untuk anak-anak PGSD agar mereka mau melihat isu-isu di sekitar mereka, membuka pandangan dan mengkritisi hal tersebut” tuturnya.
Harapan lain dari diadakannya kegiatan ini adalah mampu menumbuhkan kesadaran kolektif antar mahasiswa. Rizki percaya bahwa setiap individu, khususnya mahasiswa sebagai agent of change, memiliki peran dalam menyuarakan isu pendidikan dan memberi dampak untuk kedepannya. “Aku berharap pemahaman yang didapat hari ini bisa berdampak, meskipun hanya dimulai dari satu orang. Suara kecil tetap penting untuk menyuarakan keresahan, dan ketika dikumpulkan, itu bisa menjadi pemahaman bersama,” pungkasnya.
Editor: M. Farrell R.A.