Mengulas Masalah Pendidikan di 2015
Pajajaran, isolapos.com- Menanggapi permasalahan pendidikan yang berlangsung selama 2015. Dewan Pendidikan Kota Bandung (DPKB) menggelar acara “Kilas Balik Pendidikan 2015”. Acara yang dihelat di SMKN 12 Bandung, Selasa (22/12) ini ditujukan untuk mengulas segala permasalahan dan menguak solusi berbagai masalah yang terjadi di Tahun 2015 di ranah pendidikan.
Irianto, Sekretaris DPKB sekaligus Ketua Pelaksana acara tersebut menyampaikan bahwa banyak terjadi masalah pendidikan di Tahun 2015 terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pembiayaan atau pungutan ilegal. Oleh karenanya perlu digelar acara ini untuk menggali solusi-solusi permasalahan tersebut “Agar perbaikan nanti pada tahun 2016 ini PPDB-nya lebih mulus, lebih bagus, ketentuan yang ada diikuti sehingga tidak terjadi gejolak lagi,” katanya.
Acara ini terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama membahas tentang permasalahan PPDB yang berantakan. Hal itu didasari oleh kekhawatiran keputusan yang termaktub pada UU No.23/24 yang melanggengkan masyarakat miskin dalam pendaftaran PPDB. Yaitu memberikan kesempatan untuk masyarakat miskin menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai jalan pintas melewati seleksi tersebut padahal terindikasi tidak mempunyai parameter yang jelas.
Sesi yang kedua digunakan untuk membahas adanya pungutan yang dialakukan sekolah terhadap calon siswa dalam PPDB 2015. Pada tahun 2015 ada beberapa keganjilan jumlah penerimaan siswa yang melebihi kuota di beberapa sekolah negeri. Fenomena tersebut dituding melibatkan praktek pungutan liar terhadap calon peserta didik yang berlaku tidak jujur dan mengabaikan etika pelaksanaan yang telah di tentukan PPDB.
Irianto menyampaikan bahwa dalam sesi terakhir nanti diskusi akan beralih pada fokus permasalahan umum yang ada di Bandung. Menilik terhadap diundangnya Wakil Walikota beserta Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung yang akan terlibat.
Selain itu acara tahunan yang berlangsung sejak 5 tahun kebelakang ini menghadirkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Federasi Guru Independen Indonesia juga beberapa Kepala Sekolah Kota Bandung. [Reza A. Pratama]