Oleh: Muhammad Affan Hanafi*
“Mari kita lahirkan Asia Baru dan Afrika Baru.”
– Soekarno.
Tujuh puluh satu tahun yang lalu, seruan itu dilantangkan oleh presiden pertama Indonesia. Ia menggelorakan api kemerdekaan bagi negara-negara Asia-Afrika yang baru saja merdeka, sedang dijajah, maupun setengah dijajah. Lantas, seperti apa kebaruan yang dimaksud? Apakah pembaruan tersebut memengaruhi geopolitik global masa kini? Simak sampai tuntas!
Jas Merah KTT Asia-Afrika
Bayangkan, dirimu adalah korban perundungan. Kau tidak memiliki kehendak untuk melakukan apa pun selain melayani para perundung. Suatu waktu, perundung-perundung itu harus terlibat perkelahian melawan kelompok kidal. Kau yang tidak ingin berpihak pada kubu mana pun akhirnya mengajak puluhan korban perundungan lainnya untuk bertemu, bersatu, dan bangkit demi menentukan arah hidup mereka sendiri.
Narasi di atas persis menggambarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika yang diselenggarakan di Bandung, 18—24 April 1955. “Kau” adalah Indonesia, sementara “para korban” diartikan sebagai 29 negara bagian Selatan yang ditindas oleh imperialisme dan kolonialisme. Adapun, konflik yang dialami para perundung merupakan Perang Dingin (1947—1991) antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) melawan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.
KTT Asia-Afrika menghasilkan kesepakatan bersama yang dimuat dalam dokumen Komunike Final Konferensi Asia Afrika tentang penegasan kerja sama ekonomi-budaya. Di dalamnya, terdapat pula Dasasila Bandung yang mengutamakan nilai-nilai: menghormati kedaulatan negara; tidak mencampuri urusan dalam negeri; menyelesaikan konflik secara damai. Tidak hanya berupa seremonial, dampak nyata dibuktikan oleh 9 negara Afrika yang memperoleh kemerdekaan setelah KTT Asia-Afrika digelar.
Berbagai negara yang aktif bekerja sama melalui Gerakan Non-Blok (GNB) semakin memperkuat teori ekonom Prancis, Alfred Sauny. Di tahun 1952, ia mencetuskan bahwa negara yang tidak bersekutu dengan Blok Barat (negara Dunia Pertama, liberalisme-kapitalisme) maupun Blok Timur (negara Dunia Kedua, sosialisme-komunisme) disebut dengan negara Dunia Ketiga. Seiring berakhirnya Perang Dingin, istilah tersebut dianggap usang, lantas berganti dengan sebutan negara maju, negara komunis, dan negara berkembang.
Inilah Dia Rezim
Kembali pada narasi, kelompok kidal mengalami kekalahan dalam perkelahiannya melawan para perundung. Korban-korban yang tadinya sempat menghirup udara segar, kini dipaksa kembali menghamba. Namun, perundungan di ronde kedua ini tidak lagi mengedepankan kekerasan fisik, melainkan pemerasan sistematis secara diam-diam.
Kenyataannya, negara Dunia Pertama tidak berhenti menjajah, terutama Amerika Serikat sebagai “pemimpin”-nya. Imperialis AS menjajah lewat sistem ekonomi kapitalisme yang memiliki tiga sifat utama: eksploitatif; akumulatif; dan ekspansif. Salah satu target ekspansi AS adalah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data detikFinance yang menyatakan bahwa terdapat lebih dari 600 perusahaan AS beroperasi di Indonesia. Sebagian besar pabrik di tanah air adalah kepemilikan asing, menyebabkan ekonomi rakyat bergantung kepadanya.
Lantas, bagaimana dengan pemerintahannya? Media massa 4maze mewartakan bahwa Prabowo Subianto memiliki lahan sawit raksasa di Aceh melalui PT Tusam Hutani Lestari (THL). Perusahaan THL banyak mengekspor bahan mentah ke negara-negara Dunia Pertama. Negara asing itu mengolahnya dengan pabrik mereka sendiri, lalu Indonesia akan mengimpor produk jadi dengan harga yang jauh lebih mahal.
“Saya dari elit Indonesia yang terus terang saja kiblatnya ke Barat. Kita ini kagum sama Barat … Dan bahwa kalau kita mau maju, kita harus westernisasi.” (Subianto, TEMPO, Arsip Wawancara Pilpres 2014).
Hasil wawancara Rezim kini dipertegas dengan kesepakatan ART yang membuka peluang AS untuk menghisap lebih banyak pasar bagi produk pertanian Indonesia. Ditambah lagi, Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang ingin merebut kedaulatan Palestina melalui perjanjian sepihak.
Sumbu Peledak PD III
Pada 12 April 2026, Media The Sunday Guardian membocorkan dokumen rahasia AS yang berencana membuka ruang udara Indonesia. Rezim yang memfasilitasi segala keinginan Imperialis AS pun memberikan izin akses pesawat tempur. Hal ini dapat memudahkan mereka dalam berpatroli di atas Selat Malaka.
Donald Trump hendak mengusai selat tersebut, lantaran ingin menguatkan kembali nilai US$ melalui petrodolar. Petrodolar adalah sistem tak resmi yang mewajibkan tranksaksi minyak global menggunakan dolar AS. Perlu diketahui, kapal minyak Rusia cukup signifikan melintasi Selat Malaka setelah pembatasan oleh Uni Eropa ketika berkonflik dengan Ukraina. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia, selaku Menteri ESDEM, menjalin kerja sama impor minyak dengan Rusia pada 17 April 2026. Bukankah ini strategi mencekik negara sendiri?
Selat Malaka merupakan jalur perdagangan minyak tersibuk di dunia. Kompas membeberkan data bahwa China menyumbang 48% volume impor minyak melalui selat tersebut. Rencana pemblokadean memicu ketegangan bagi Negeri Tirai Bambu yang memangkalkan nasib ekonominya di sana. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menilai bahwa tindakan Indonesia melanggar prinsip ASEAN, yakni menciptakan perdamaian dan stabilistas kawasan.
Secara tidak langsung, fenomena ini merupakan deklarasi perang oleh pemimpin negara Dunia Pertama yang ditujukan kepada dua kekuatan besar negara Dunia Kedua. Tak sampai di situ, konflik ini akan melibatkan negara Dunia Ketiga yang terletak di sekitar Selat Malaka, yakni: Malaysia; Singapura; dan Indonesia. Lantas, bagaimankah langkah Rezim selanjutnya?
Tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis yang bersangkutan
*Penulis merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang aktif bergiat di Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) sekaligus Arena Studi Apresiasi Sastra (ASAS).