KMTPB Kembali Beraudensi Perihal Parkir Berbayar
Bumi Siliwangi, isolapos.com-,
Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar (KMTPB) mengadakan audiensi kedua mengenai tindak lanjut masalah perparkiran lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan Pembantu Rektor bidang Keuangan Sumber Daya dan Usaha, Idrus Affandi, di gedung rektorat Selasa (15/3).
Mengenai tindak lanjut tentang hal ini, pihak universitas masih menunggu keputusan rektor selanjutnya. “UPI bertanggung jawab kepada seluruh mahasiswa dan harus mengamankan kecuali aset mahasiswa,” ujar Idrus dalam audiensinya.
Ia menambahkan dana parkir itu sebagiannya akan masuk kepada Pemerintah Daerah (Pemda). “Dana parkir ini tidak akan dipakai yang macam-macam,” tambahnya. Selain itu, ia menyatakan bahwa tenaga satpam di UPI akan menjadi beban honor parkir. “40 orang satpam akan dilatih menjadi tenaga perparkiran,” tandasnya.
Koordinator KMTPB, Restu Nur Wahyudin menyatakan keberatan apabila tarif parkir ini berlaku karena tidak semua mahasiswa mampu menerima kebijakan ini. “Ini merupakan wujud perhatian kami pada kampus, bukan merupakan suatu pertentangan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Idrus tidak menyetujui tentang konsep perparkiran yang diajukan mahasiswa karena ia menganggap mahasiswa yang membawa kendaraan tidak mungkin dikatakan tidak mampu. “Emangnya orang-orang yang masuk UPI itu orang-orang miskin?,” ujarnya.
Audiensi yang diadakan di gedung rektorat itu tidak mencapai kesepakatan karena Idrus menyatakan setiap kebijakan yang dibuat pasti ditolak mahasiswa dan ia menganggap semua kebijakan yang dikeluarkan rektor tidak akan pernah memberatkan mahasiswa. “Saya akan membuat aturan tanpa terkecuali dosen dan karyawan,” ujarnya.
Akan tetapi, menurut Muhamad Fauzi Ridwan, salah satu perwakilan Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar, hal ini dinilai memberatkan mahasiswa bila dipungut biaya. “Kalau rektor tidak akan memberatkan mahasiswa, maka yang menjadi keberatan kami adalah parkir berbayar,” ujarnya.
Audiensi tersebut diakhiri dengan tanya jawab antara perwakilan mahasiswa dengan rektorat meski penjelasan dari Idrus masih simpang siur dan dilanjutkan dengan penyerahan petisi keberatan kepada Direktur Direktorat Kemahasiswaan, Cecep Darmawan, karena Idrus tidak mau menerima langsung petisi tersebut. [Fikri Fasha]