Oleh: Naufal Taqie*
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza resmi dibentuk dan piagamnya ditandatangani pada tanggal 22/01 di Davos, Swiss. Board of Peace muncul bukan sebagai lembaga tunggal yang lahir dari satu peristiwa tertentu, melainkan sebagai produk sejarah dari perkembangan imperialisme modern, terutama setelah Perang Dunia II. Ketika perang antarimperialis menghancurkan Eropa dan Asia, Amerika Serikat keluar sebagai kekuatan ekonomi dan militer paling dominan. Dalam situasi itu, imperialisme tidak lagi dijalankan melalui penjajahan langsung seperti era kolonial klasik, melainkan melalui mekanisme baru yang tampak legal, multilateral, dan berwajah “perdamaian”. Dari sinilah lahir berbagai forum, dewan, dan badan internasional yang mengklaim diri sebagai pengelola konflik dunia, dengan legitimasi moral berupa stabilitas dan keamanan global.
Perjanjian semu Board of Peace negara imperialis Amerika Serikat dengan negara-negara boneka negeri setengah jajahan dan setengah feodal yang dikendalikan secara ekonomi, politik, dan militer oleh imperialis nomor satu Amerika Serikat. Amerika mengendalikan kekuatan di timur tengah dengan alasan untuk keamanan global, yang tujuan sebenarnya adalah memukul gerakan revolusioner Timur Tengah dan melemahkan gerakan revolusioner bersenjata Palestina.
Amerika Serikat, sebagai imperialis nomor satu, berfungsi sebagai pusat komando sistem imperialisme global. Kontrolnya atas Timur Tengah bukan sekadar persoalan geopolitik, melainkan persoalan basis ekonomi imperialisme: penguasaan jalur energi, pasar, tenaga kerja murah, dan posisi strategis militer. Dengan demikian, dalih “keamanan global” merupakan bentuk kesadaran palsu yang diproduksi oleh ideologi kelas borjuis besar untuk menutupi fakta bahwa tujuan sejatinya adalah penghancuran gerakan revolusioner rakyat dan pemeliharaan tatanan penindasan global.
Amerika memberikan janji-janji palsu kepada bangsa-bangsa Arab yaitu masa depan cerah bagi rakyat Gaza, Timur Tengah, dan seluruh dunia. Itulah tipu muslihat yang disampaikan oleh imperialis Amerika kepada massa rakyat di seluruh dunia, di depan terlihat manis, akan tetapi sejatinya menindas secara dahsyat dan menghancurkan kekuatan kemerdekaan sejati negeri-negeri setengah jajahan dan setengah feodal.
Pidato Trump dan Produksi Narasi Perdamaian Kontra-Kemerdekaan Sejati
Pidato dan presentasi yang disampaikan oleh Donald J. Trump, bersama J. D. Vance, Marco Rubio, Steve Witkoff, dan Jared Kushner, merepresentasikan secara telanjang bagaimana imperialisme Amerika Serikat memproduksi narasi “perdamaian” sebagai alat kontra kemerdekaan sejati dan klaim bahwa Amerika telah “menyelesaikan delapan perang dan mungkin yang kesembilan”, serta keberhasilan ekonomi seperti menembus angka 50.000 pada Dow dan 7.000 pada S&P, diletakkan berdampingan dengan proyek Gaza untuk menampilkan citra imperialisme sebagai kekuatan rasional, efisien, dan dermawan.
Ketika Trump menyatakan “we have peace in the Middle East right now”, perdamaian tersebut tidak didefinisikan sebagai berakhirnya penjajahan atau pengakuan hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina, melainkan sebagai ketiadaan gangguan terhadap stabilitas imperialisme dan zionisme Israel. Gaza disebut sebagai masalah kompleks yang “berhasil diselesaikan dalam dua hari”, sebuah pernyataan yang secara ideologis meniadakan sejarah panjang kolonialisme, blokade, genosida, dan perang rakyat.
Sebagai dampak nyata atas penindasan yang dilakukan oleh imperialisme Amerika Serikat mereka memesan pesawat pengebom B-2 sebanyak 22 buah, sudah jelas untuk memerangi negara-negara yang tidak mau tunduk dan patuh kepada kepentingan ekonomi politik imperialisme yang menciptakan perang kemudian melahirkan krisis global di dunia saat ini.
Board of Peace sebagai Operasi Kontra-Kemerdekaan Terencana
Negara-negara setengah jajahan dan setengah feodal yang dikendalikan oleh kelas reaksioner imperialis AS: Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, El Salvador, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, UEA, Uzbekistan, Mesir, Kamboja, Vietnam dan terus bertambah. Ini menunjukkan bagaimana imperialisme AS mengorganisir blok internasional kontra-pembebasan sejati. Negara-negara ini tidak bertindak sebagai negara yang merdeka, melainkan sebagai pelaksana fungsi imperialisme dengan wajah kerja sama multilateral.
Trump mengendalikan kekuatan imperialis Amerika melalui kepentingan ekonomi pada negara-negara dunia ketiga atau SJSF. Imperialisme AS memberikan teror pada negara-negara yang tidak mau tunduk dan patuh pada kepentingannya. Ancamannya berupa tarif pajak perdagangan, lisensi teknologi, industri manufaktur, dan ketergantungan persenjataan kepada AS; apabila tidak manut kepada kepentingan AS, sudah dapat dipastikan negara tersebut, pertama akan mengalami kehancuran secara ekonomi & politik; kedua akan menciptakan krisis yaitu peperangan dalam negeri untuk melemahkan kekuatan barisan perubahan sejati di negeri negeri jajahan dan setengah jajahan imperialisme AS.
Rencana pengerahan Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) hingga 20.000 personel dan 12.000 polisi. Dengan Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania sebagai pengirim pasukannya, menunjukkan transformasi Gaza menjadi wilayah pendudukan internasional terselubung. tidak ada pasukan bersenjata yang netral. Polisi sipil profesional yang diklaim akan memulihkan keamanan pada hakikatnya adalah aparatur negara baru yang disiapkan untuk mengontrol rakyat Palestina, bukan membebaskannya.
Sebanyak 5.000-8.000 personel TNI akan dikirim ke Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilitas Internasional (ISF), itu menunjukan bahwa apa bedanya Indonesia dengan tentara NICA yang ingin menduduki tanah jajahan dengan dalih stabilitas dan pelucutan senjata. Dapat dipertanyakan dengan kacamata sejarah, karena mengingat pada praktik pendudukan NICA di Indonesia, yang datang dengan dalih “menjaga ketertiban” namun berujung pada upaya kontrol atas wilayah dan rakyat.
Narasi stabilitas kerap menjadi legitimasi kekuatan asing untuk masuk ke ruang konflik, sehingga penting dipertanyakan apakah kehadiran ini benar-benar demi kemanusiaan; kemudian Indonesia mendapat posisi strategis sebagai wakil komandan Pasukan Stabilitas Internasional. Dewan tersebut berencana mengerahkan 20.000 prajurit yang akan ditempatkan di lima sektor berbeda di Gaza, dimulai dari Rafah. Personilnya berasal dari Indonesia, Albania, Kazakhstan, Kosovo dan Maroko; hal tersebut akan semakin menciptakan krisis peperangan di Gaza, milisi rakyat bersenjata terbiasa melakukan perang dengan IDF dan ditambah sekarang kedatangan pasukan asing menjadikan tanah Gaza sebagai medan area pertempuran antara kekuatan revolusioner bersenjata rakyat Palestina dan kekuatan imperialisme yang dikomandoi oleh Amerika Serikat dengan menyuruh negara-negara bonekanya untuk terlibat perang.
Seluruh rencana pembangunan Gaza, dari polisi sipil profesional, pemulihan ekonomi, infrastruktur, digitalisasi, hingga 50 lapangan mini FIFA yang secara eksplisit digantungkan pada pelucutan senjata penuh popular front for the liberation of Palestine, Hamas, dan Jihad Islam. Di sinilah watak kelas Board of Peace paling terang menunjukan stabilitas hanya boleh berjalan setelah perlawanan bersenjata rakyat telah dihancurkan.
Gerakan solidaritas global anti-perang, anti-genosida, anti-intervensi, anti-rasialisme, dan anti-fasisme memperoleh relevansi sejarah yang sangat konkret dalam situasi Gaza dan kemunculan Board of Peace (BoP). Gaza bukan sekadar wilayah konflik kemanusiaan, melainkan medan pertarungan kelas dan pertarungan garis politik antara imperialisme global yang dipimpin Amerika Serikat melawan hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina. BoP hadir sebagai instrumen baru imperialisme modern yang membungkus intervensi politik-militer dengan bahasa “perdamaian”, “rekonstruksi”, dan “stabilitas”, sementara syarat dasarnya adalah pelucutan senjata dan penghancuran kekuatan revolusioner bersenjata rakyat Palestina. Dalam situasi ini, solidaritas internasional tidak dapat dipahami sebagai simpati moral semata, melainkan sebagai posisi politik aktif yang menolak seluruh bentuk normalisasi pendudukan, demiliterisasi sepihak, dan pendalaman kontrol imperialisme atas Gaza.
Upaya imperialisme untuk menjadikan Gaza sebagai “laboratorium perdamaian bersenjata”. Keterlibatan negara-negara seperti Indonesia dalam struktur BoP dan ISF menunjukkan bagaimana imperialisme memobilisasi negara-negara setengah jajahan untuk menindas rakyat tertindas lainnya. Maka, membela Gaza berarti sekaligus membangun perlawanan terhadap keterlibatan negara-negara boneka dalam proyek imperialisme. Solidaritas proletariat internasional menemukan bentuk praksisnya dalam penguatan gerakan anti-perang, pembongkaran narasi perdamaian palsu BoP, dan dukungan politik yang tegas terhadap perjuangan revolusioner rakyat Palestina sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan rakyat tertindas dunia.
Keseluruhan proyek Board of Peace di Gaza, dengan pendanaan miliaran dolar dari Amerika Serikat, UEA, dan Monarki Teluk, merupakan operasi kontra-pembebasan sejati terencana. Tujuannya bukan perdamaian sejati, melainkan demiliterisasi perlawanan, deradikalisasi rakyat, dan integrasi Gaza ke dalam tatanan kapitalisme monopoli internasional di bawah hegemoni AS dan Zionisme Israel.
Ketundukan Ekonomi Indonesia dalam Cengkeraman Imperialisme Amerika Serikat
Pernyataan Trump bahwa ia “menyukai Prabowo” bukan pujian personal, melainkan pengakuan politik atas kepatuhan rezim Indonesia dalam menjalankan peran yang ditetapkan imperialisme.
Kesepakatan tarif dagang 19% antara Prabowo Subianto dan Donald Trump memperlihatkan secara telanjang posisi Indonesia dalam struktur imperialisme yang dipimpin Amerika Serikat. Di satu sisi, ekspor Indonesia ke AS dikenai tarif resiprokal 19%; di sisi lain, Indonesia justru menghapus lebih dari 99% hambatan tarif bagi produk-produk AS di hampir seluruh sektor strategis seperti: pertanian, kesehatan, makanan laut, otomotif, teknologi informasi dan komunikasi, hingga bahan kimia. Ketimpangan ini menegaskan relasi tidak setara antara negara imperialis dan negeri setengah jajahan & setengah feodal. Indonesia dipaksa membuka pasar domestik seluas-luasnya, sementara akses produk nasional ke pasar AS tetap dibatasi. Pengecualian bagi komoditas tertentu seperti sawit, kopi, dan kakao tidak mengubah watak perjanjian ini, karena tetap menempatkan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah berbiaya murah dalam rantai nilai kapitalisme monopoli internasional.
Kebijakan ini menunjukkan bagaimana rezim Prabowo-Gibran berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan imperialisme AS. Pembukaan pasar tanpa perlindungan industri nasional mempercepat deindustrialisasi, memperdalam ketergantungan teknologi, dan menghancurkan basis produksi dalam negeri dampaknya langsung menimpa tenaga-tenaga produktif rakyat Indonesia: kelas buruh dan kaum tani yang semakin terhisap oleh mekanisme pasar bebas imperialisme. Buruh menghadapi tekanan upah, PHK, dan fleksibilitas kerja; kaum tani terjepit oleh impor produk pertanian, korporatisasi lahan, dan harga hasil tani yang ditekan.
kepatuhan ini memperlemah posisi Indonesia sebagai negara yang mengklaim “bebas aktif”. Ketika kebijakan perdagangan, industri, dan teknologi diselaraskan dengan kepentingan AS, maka kedaulatan politik menjadi tidak ada. Indonesia tidak lagi menentukan arah pembangunan nasionalnya sendiri, melainkan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar imperialisme. Pola ini sejalan dengan keterlibatan Indonesia dalam skema internasional seperti Board of Peace dan ISF di Gaza: di dalam negeri, pasar dibuka dan rakyat ditekan; di luar negeri, aparatur negara asing dikirim untuk menopang stabilitas imperialisme dengan dalih kemanusiaan dan perdamaian.
Tugas Mendesak Gerakan Demokratis Sejati di Perkotaan: Lawan Perdamaian Palsu dan Kebijakan Anti-Rakyat
Gerakan demokratis sejati di perkotaan tidak boleh berdiri netral menghadapi Board of Peace (BoP) dan rangkaian kebijakan anti-rakyat yang lahir dari kepatuhan rezim terhadap imperialisme Amerika Serikat. Netralitas adalah ilusi borjuis. Diam berarti bersekutu dengan penindasan. BoP adalah wajah baru intervensi imperialisme; kebijakan tarif, liberalisasi pasar, dan pengiriman pasukan adalah wajah lamanya. Keduanya menyatu dalam satu garis yaitu menjaga stabilitas bagi modal, menghancurkan perjuangan perubahan sejati.
Gerakan demokratis sejati di kota harus menghancurkan mitos perdamaian palsu yang dipropagandakan BoP. Perdamaian versi imperialisme berarti matinya perlawanan, patuhnya rakyat, dan lancarnya akumulasi modal kepada Imperialisme.
Isu Gaza dan BoP bukan isu jauh. Ia hadir di kota dalam bentuk PHK massal, upah murah, tarif listrik-air naik, penggusuran, kriminalisasi aktivis, kekerasan seksual, dan pembukaan pasar bagi produk impor. Gerakan demokratis sejati menunjukan bahwa kebijakan dagang timpang, deindustrialisasi, dan pengiriman pasukan adalah satu paket kepatuhan.
Gerakan demokratis perkotaan harus menolak keras pengiriman pasukan dan legitimasi aparatus “keamanan” versi imperialisme. Ingatkan sejarah: setiap “misi stabilitas” berujung pada pendudukan, represi, dan darah rakyat.
Tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis yang bersangkutan
*Penulis merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Sejarah sekaligus anggota Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK)
Ilustrator: Nazwa Faridatus