Aliansi Mahasiswa Bandung Peduli Demokrasi Gelar Aksi Solidaritas Untuk KPK

182

Oleh: Aulia Rachma Febriani

Sejumlah Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Bandung Peduli Demokrasi menggelar aksi Solidaritas, Rabu (18/09/2019) di depan gedung DPRD Jawa Barat. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) yang baru saja disahkan pada Selasa (17/09/2019).

Dalam aksi itu, mereka menyuarakan 3 (tiga) tuntutan, pertama menuntut DPRD jawa barat agar mengirimkan surat penolakan terhadap keputusan DPR. Kedua menuntut Judicial Review pada RUU KPK. Terakhir, menuntut DPRD Jawa Barat untuk mendesak DPR agar tidak mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Aliansi ini juga menyatakan, pemerintahan Jokowi mengkhianati amanat reformasi untuk memberantas korupsi. Selain itu mereka tidak mempercayai komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi apabila revisi UU KPK tetap dilanjutkan.

Salah satu perwakilan Mahasiswa Universitas Parahyangan, Miftahul Choir mengatakan, KPK merupakan warisan reformasi 1998 dan menjadi bukti komitmen Indonesia terhadap demokrasi dan pemberatasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). “Maka sangat disayangkan kalau harus dipangkas dan atau dilemahkan. Kalau begitu buat apa ada reformasi ?” ujarnya.

Massa aksi berkumpul dan berorasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Mereka baru membubarkan diri setelah perwakilan dari DPRD berkenan berdialog dan menyampaikan tuntutan mereka ke DPR.

Redaktur: Muhammad Zaki Annasyath  

Comments

comments