Oleh: Gani Gunawan
*) Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Pendidikan Teknik & Kejuruan 2016
Membayangkan apa yang terjadi pada umat manusia setelah pandemi mereda mungkin menjadi salah satu hal yang sulit kita bayangkan saat ini. Berbagai pertanyaan muncul dari masalah yang hadir saat pandemi ini, dari mulai protokol kesehatan, perubahan politik, perekonomian, cara bersosial, hingga budaya gotong royong yang menjadi menjadi ciri khas Indonesia.
Semangat gotong royong inilah yang paling mencolok di kalangan masyarakat. Tak terkecuali masyarakat Indonesia yang semangat gotong royongnya bisa jadi paling bagus diantara negara-negara lain di asia tenggara atau bahkan dunia. Tanpa diminta masyarakat Indonesia sudah saling membantu, entah itu dalam bentuk alat-alat kesehatan bagi tenaga medis sampai sembako untuk sesama rakyat yang digalang dan dibagikan oleh influencer, anak kecil, sampai presiden Jokowi dengan kantong bertuliskan bantuan dari presiden. Pun juga tak ketinggalan kampus kita tercinta Universitas Pendidikan Indonesia melalui UPI Peduli, organisasi, mahasiswa, berhasil menyelamatkan beberapa mahasiswa dari kekurangan bahan pangan dan dapat pula membantu petugas medis melalui donasinya.
Tentunya hal tersebut sangat perlu di apresiasi karena urusan perut tidak bisa dikesampingkan dikala pandemi seperti ini. Namun selain apresiasi kita juga perlu rasanya tetap memberi masukan karena kegiatan tersebut tak bias dibilang tanpa masalah. Dari mulai beberapa pembagian yang belum tepat sasaran, carut marut pendataan yang ada serta pendistribusian yang terhambat. Juga satu hal penting adalah setelah gerakan rakyat melalui penggalangan dan donasi sembako serta alat kesehatan merupakan langkah taktis sebagai bentuk solidaritas. Setelah rakyat bias berdikari seperti ini perlu kita pertanyakan dimana pemerintah? Sebagai pemangku kebijakan mestinya pemerintah harus langsung bisa membuat kebijakan terstruktur, strategis, dan tepat sasaran untuk masalah protokol kesehatan, pengelolaan pendidikan, sampai ekonomi masyarakat. Pastikan setelah selama pandemi ini dan seterusnya masyarakat bisa tetap bekerja dengan pembayaran yang layak, pastikan pendidikan bisa diakses dengan tidak mengurangi nilai nilai landasan pendidikan serta biaya yang rendah meskipun hal tersebut masih sangat terbuka untuk didiskusikan sampai saat ini.
Lantas, apakabar dengan birokrat UPI tercinta? seakan menutup mata ketika mengetahui mahasiswa yang bersolidaritas untuk nama almamaternya. Lihat saja dari mulai pembuatan alat sterilisasi, hingga kolaborasi bersama dengan ITB membuat ventilator yang tidak birokrat ketahui, sampai ormawa yang bahu membahu berbagi untuk masyarakat maupun mahasiswa yang terjebak di indekostnya. Secara horizontal mahasiswa sudah membantu mahasiswa ataupun rakyat yang membutuhkan. Lantas bagaimana birokrat akan bersikap? Kiranya UPI perlu juga bersolidaritasdengan membuat kebijakan strategis, sistemik, dan tepat sasaran untuk para nasabahnya.
Dengan kucuran bantuan Rp 100.000/mahasiswa yang rencananya dibagikan dalam tiga termin sebagai biaya pengganti pembelajaran jarak jauh, apakah itu cukup dengan berbagai evaluasi dalam pembagiannya yang tersendat? Tidak, persoalan kedepan yang akan dihadapi lebih rumit lagi. Bukan sekedar perut yang harus diisi, namun juga perkuliahan yang tidak gratis itu itu juga menjadi pikiran ditengah penurunan ekonomi. Bisa dibayangkan, sebentar lagi kita akan menghadapi semester baru dan tentunya rektor baru pun akan mengeluarkan SK-nya mengenai pembayaran UKT seperti biasa. Lantas bagaimana rektor baru akan bersikap? Beberapa kali berbincang dengan rekan-rekan mahasiswa, tak sedikit diantara mereka yang keadaan ekonominya merosot bahkan kondisi orang tua/wali tidak berpenghasilan. Akankah mahasiswa bisa berkuliah semester depan? Atau bersiap mengambil cuti untuk mencari kerja sampingan?
“Sudahlah, penangguhan saja atau ndak cuti”, jawaban ini yang tebayangkan oleh penulis jika bertanya pada rektorat. Ya betul penangguhan ini merupakan solusi, namun bukan solusi tepat ditengah pandemic dan kesulitan ekonomi seperti ini. Penangguhan itu hanya pengalihan pembayaran dari cash menjadi cicil. Tentunya akhirnya nominal yang dibayarkan adalah sama, sedangkan yang diperlukan saat ini adalah keringanan yang membantu pembayaran agar bisa di subsidi atau bahkan gratis di semester selanjutnya. Ini harapan mahasiswa tentunya melihat kondisi ekonomi yang sulit seperti ini.
Apakah bisa semester depan kuliah gratis? Mari kita lihat secara kasat mata, kebutuhan pemeliharaan kampus dengan anggaran besar apakah digunakan dengan maksimal selama pandemi? Tentu tidak, mulai dari penggunaan listrik, kebutuhan pembayaran pegawai seperti office boy (OB), pemeliharaan gedung, dana-dana penelitian, dan sebagainya pasti akan berkurang karena penggunaanya pun berkurang akibat tidak adanya aktifitas di kampus. Hal tersebut tentunya bisa menjadi sumber realokasi dana untuk subsidi ukt di semester depan.
Selain itu jika melihat regulasi, uang ukt yang dibayarkan pada semester genap ini harus dirasakan kembali oleh mahasiswanya, tidak bisa digunakan untuk hal lain. Sebagai informasi sumber dana kampus PTNBH seperti UPI ada berbagai macam, seperti APBN, APBD, Dana Usaha, Dana Hidah, dan tentunya dana ukt yang biasa kita bayarkan tiap semesternya. Terkhusus dana ukt ini tentunya harus dilihat penggunaannya selama pandemi ini. Dan jika dilihat secara kasat mata penggunaannyaa tidak dirasakan oleh mahasiswa karena kondisi dan tidak adanya aktifitas di kampus. Hal ini harus segera dilirik dan dibuat kebijakannya oleh birokrat kampus sebagai solusi untuk meringankan beban biaya ukt di semester selanjutnya.
Tentunya sebagai mahasiswa juga kita perlu paham ini dan melihat reaita sosial, penulis berharap seluruh mahasiswa sadar akan hal ini dan mau berjuang untuk kuliah semester selanjutnya. Karena sekali lagi, masalah hidup bukian sekedar mengisi perut, tapi perkuliahan kita pun ada biayanya. Saatnya elemen mahasiswa mendobrak dari rumah untuk pendidikan mereka. Karena akan banyak yang menjadi korban dalam pendidikan ini apabila tidak ada subsidi untuk biaya kuliah. Saatnya mahasiswa bersolidaritas membuat gerakan vertikal supaya didengar rektor baru.
Kiranya solusi realokasi anggaran untuk ukt selanjutnya bisa menjadi pertimbangan mengingat ekonomi saat ini dan juga penggunaan anggaran di semester ini yang harus dimaksimalkan untuk mahasiswanya. Pun juga melalui SK rektor yang ditanda tangani tanggal 31 Maret 2020 bahwa RKAT bisa di revisi untuk kelancaran pelaksanaan akademik.
Harapan kita semua pandemi ini berakhir karena kampus sebagai sumber peradaban tentunya dan aktifitas didalamnya sangat kita dambakan berjalan normal. Tetap taati protokol kesehatan selama pandemic serta berjuanglah untuk memerangi pandemic dan dampak negatifnya. #dobrakdarirumah.
Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulis yang bersangkutan