IWD 2023, Gerakan Tolak Diskriminasi Gender

93

Reporter: Wulan Nur Khofifah

Bandung, isolapos.com – Gerakan yang tergabung dalam Aliansi Simpul Puan menggelar aksi peringatan International Women’s Day (IWD) di depan Gedung Sate, Rabu (08/03). International Women’s Day (IWD) atau hari perempuan sedunia pertama kali bermula dari perlawanan 15000 perempuan pekerja garmen di Amerika Serikat pada tahun 1908.

Amoy Allien, salah satu perwakilan dari Komite Aksi Simpul Puan mengungkapkan bahwa peringatan IWD kali ini membawa semangat perempuan kelas pekerja dan gerakan perempuan yang bersifat inklusif. Baginya, sejarah gerakan IWD itu sendiri dipelopori oleh perempuan kelas pekerja. “Kami merasa memang perlu untuk memperoleh semangat sejarah yang sama,” tutur Amoy.

Amoy menambahkan bahwa perempuan dianggap sebagai manusia kelas kedua setelah laki-laki. Pekerjaan rumah yang biasa dilakukan oleh perempuan seperti memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah lainnya tidak dianggap sebagai pekerjan yang nyata melainkan takdir bagi perempuan.

“Kami juga punya motivasi untuk mulai mempromosikan dan mengkampanyekan bahwa ada kerja-kerja yang gak kelihatan yang dilekatkan kepada perempuan, dan ini sudah harus diakui kayak sebelumnya dianggap kayak perempuan, oh ya udah gapapa kerja ini gitu di rumah. Dan kita ingin menormalisasi itu sebagai kerja,” jelas Amoy.

Meti, salah satu peserta dari Federasi Serikat Buruh Militan (Sebumi) Bandung memberikan pandangannya terkait gerakan IWD. Menurutnya, perempuan harus mendapatkan kesejahteraan, harus mendapatkan hak yang sama, karena sampai hari ini banyak buruh-buruh yang belum mendapatkan hak-haknya. Seperti mendapatkan seperti cuti melahirkan, cuti buruh perempuan.

“Kebanyakan setiap perusahaan tidak menjalankannya. Ada yang hamil, selalu dikeluarkan. Seharusnya yang hamil itu mendapatkan hak perlindungan dan mendapatkan upah yang layak,” tegas Meti.

Selain itu, Amoy juga menjelaskan kalau gerakan perempuan semakin mendukung gerakan inklusi yang tidak hanya melibatkan perempuan, melainkan juga melibatkan kelompok-kelompok lain. “Sebenernya ada teman-teman queer, teman-teman transpuan, yang mereka itu ada dan mereka punya masalah yang sama juga.” 

Abel, peserta Gerakan IWD dari Srikandi Pasundan membeberkan kalau transpuan kerap kali menerima diskriminasi dari lingkungan sekitar.

“Masih banyak pandangan-pandangan masyarakat yang menganggap transpuan itu sesuatu hal yang negatif. Padahal ya enggak. Kita hanya ya memang hanya ekspresi kita yang berbeda. Kita kan masih juga manusia. Jadi kalau berbicara diskriminasi, persekusi, itu akan terus dialami oleh teman-teman transpuan gitu kan. Bukan hanya di ruang masyarakat terapi lebih kayak di tempat tinggal pun juga temen-temen transpuan masih banyak yang mengalami,” jelas Abel.

Ke depannya, Amoy berharap kalau perkumpulan aksi IWD ini tidak berhenti di sini saja. Dia ingin ada gerakan perempuan yang solid tidak hanya momentum tapi yang berkelanjutan.

Adapun tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Simpul Puan terdiri dari:

  1. Upah yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup, tabungan; setara bagi semua pekerja, dan sediakan kesehatan murah dan mudah dijangkau untuk semua rakyat.
  2. Segera sahkan RUU PPRT.
  3. Batalkan Perppu/UU Ciptakerja yang memperburuk penghidupan perempuan dan rakyat. 
  4. Tolak segala wacana undang-undang anti-LGBT.
  5. Hentikan penggusuran paksa yang tidak melibatkan rakyat.
  6. Turunkan harga BBM, tarif pajak, dan harga kebutuhan pokok rakyat.
  7. Jamin hak atas pekerjaan bagi seluruh rakyat, tolak diskriminasi berbasis gender, disabilitas, dan usia lanjut atas pekerjaan.
  8. Jamin hak perlindungan bagi pekerja disabilitas, dan adili pelaku eksploitasi pekerja dengan disabilitas.
  9. Berikan usaha nyata untuk menjamin perlindungan bagi kaum minoritas gender, orientasi seksual, disabilitas, dan keyakinan dari persekusi.
  10. Laksanakan penegakkan hukum , serta peliputan yang berpihak pada korban kekerasan seksual.
  11. Tindak tegas perusahaan pelaku perusak lingkungan; evaluasi dan hentikan proyek industri ekstraktif yang merusak lingkungan dan merugikan kelompok minoritas, perempuan dan rakyat Indonesia.
  12. Laksanakan referendum, berikan perlindungan dan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa papua, sebagai solusi paling demokratis.

Redaktur: Nabil Haqqillah

Comments

comments