UKSK UPI Tolak Fasisme Negara dan Komersialisasi Pendidikan
Oleh: Suci Anugrah Tryana dan Bilqis Putri Anas
Bumi Siliwangi, Isolapos.com–Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) menggelar aksi kampanye bertema Fasisme Negara dan Komersialisasi Pendidikan di depan Gedung PKM, pada Jumat (09/05) sore. Aksi kampanye ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap meningkatnya komersialisasi pendidikan serta menolak militerisme yang kini mulai muncul di beberapa kampus, terutama pasca revisi UU TNI disahkan.
Ketua UKSK, Naufal Taqie, mengatakan bahwa aksi ini adalah bentuk respon dari masalah komersialisasi pendidikan di UPI mengingat setiap tahunnya mahasiswa UPI masih kesulitan atas masalah uang kuliah tunggal.
“Karena yang pertama di UPI itu tidak ada aju banding UKT, tidak ada verifikasi ulang, kemudian tidak ada penurunan golongan UKT,” Ujar Taqie.
Salah satu massa aksi menyuarakan keresahan atas mahalnya biaya pendidikan, ketidakadilan sistem UKT. Fyan dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (HIMAS) menyatakan bahwa UPI tidak pernah memberikan solusi yang konkrit atas permasalahan UKT, di mana hanya disediakan pilihan antara penangguhan ataupun cuti kuliah.
“Yang bermasalahnya itu kan nominal UKT-nya, tapi bukannya dikurangin, (mahasiswa-Red) malah disuruh berhenti kuliah, malah disuruh nyicil, gitu kan” Ucap Fyan.
Dalam salah satu orasi, disebutkan bahwa sistem Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) telah menjadikan pendidikan sebagai beban bagi masyarakat karena negara telah melepaskan tanggung jawab konstitusionalnya untuk membiayai pendidikan. Dalam orasi tersebut, ditegaskan bahwa jumlah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi menunjukkan bahwa negara tidak memenuhi janjinya untuk menjamin hak belajar rakyatnya.
Selain masalah biaya kuliah, turut disorot juga kebijakan pembukaan program studi baru yang tidak disertai dengan peningkatan fasilitas yang lebih baik, yang dianggap sebagai orientasi ekspansi. Mereka juga mengangkat kekhawatiran tentang kemungkinan masuknya militer ke dalam kampus, yang dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi kampus dan kebebasan akademik.
Meskipun UPI saat ini belum mengalami hal tersebut, mahasiswa menyampaikan kekhawatirannya dengan merujuk pada kondisi di kampus-kampus negeri lain yang mulai diawasi oleh aparat militer.
“Harapannya kita bisa menyiapkan aksi yang lebih besar lagi, eskalasi yang lebih besar lagi, ya nanti semoga harapannya bisa audiensi ke rektorat, gitu kan.” Ujar Fyan
Dalam mimbar bebas ini, mahasiswa menyerukan penolakan terhadap segala bentuk komersialisasi, privatisasi, dan militerisme di dunia pendidikan. Mereka menekankan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk kepentingan satu angkatan, tapi untuk seluruh mahasiswa UPI yang merasakan.[].
Redaktur: Nabil Haqqillah