Nobar Film Dokumenter “Pesta Babi”: Dari Tanah Adat ke Kolonialisme Baru

Oleh: Rakha A.D., & Naufal F.

Selang sebulan sejak tayang perdananya di Taman Ismail Marzuki, film dokumenter “Pesta Babi” ditayangkan dalam agenda “Nobar dan Diskusi Film: Pesta Babi” yang diinisiasi oleh Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada Selasa (05/06). Agenda ini digelar sebagai bentuk penyadaran kepada mahasiswa mengenai isu-isu permasalahan yang kini dihadapi masyarakat Papua.

“Ternyata di Papua banyak sekali penindasan-penindasan secara struktural. Bahkan sejak tahun 1960-an, dari perampasan-perampasan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, (sedangkan–Pen)  di sana masih kental sekali dengan adat mereka,” tutur Badar, selaku koordinator acara.

Dalam agenda ini UKSK turut mengundang perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang menjadi pemantik diskusinya, orang itu akrab disapa Edi. Dirinya mengatakan bahwa masyarakat suku Papua adalah masyarakat yang tidak bisa terlepas dari tanah airnya. Contohnya seperti suku Yei, suku Moi, dan suku Marind yang saat ini masih memperjuangkan hak atas tanah mereka.

“Karena masyarakat melihat bahwa tanah itu bukan sebagai tanah, tapi tanah sebagai simbol, atau sebagai yang punya makna besar kepada orang Papua…. tanah sebagai ibu, sebagai ibu, tanah itu.  Artinya, ibu ini memberikan mereka sumber kehidupan,” sampai Edi, di awal diskusi.

Edi juga menjelaskan kedatangan militer yang masif ke tanah Papua itu bahkan tanpa adanya konsen dari suku asli di tanah tersebut. Tak ada sosialisasi apapun, para tentara itu langsung beroperasi untuk mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah yang menjadi polemik di tanah Papua saat ini, “Mereka masuk secara paksa dengan kekuatan militer untuk mengamankan tempat-tempat PSN.”

Setelahnya, Edi menerangkan bahwa sebelum adanya negara Indonesia, Papua adalah tanah milik berbagai suku yang hidup dengan budayanya masing-masing. “Tanah itu bukan kepemilikan, tapi tanah itu milik kolektif, kolektif bersama.”

Namun setelah kemerdekaan, aneksasi dilakukan negara sehingga Papua pun berjalan di bawah pemerintahan, “ Itu tanah mulai milik negara, laut mulai milik negara, udara milik negara dan segala macam. Dan itu orang Papua hari ini mengalami begitu. Jadi kehidupan orang Papua itu begitu.”

Kedatangan militer dan digalakkannya PSN membawa dampak buruk bagi penghuni asli tanah tersebut. Bahkan dampak buruk ini sampai menyebabkan terjadinya konflik horizontal antar suku yang berebut wilayah karena semakin tergesernya ruang hidup mereka oleh kekuatan militer dan negara.

“Terjadi konflik horizontal. Artinya begini, ketika kawan saya tuh, atau mungkin saya, saya punya tempat ini, mungkin terjadi PSN besar-besaran atau eksploitasi besar-besaran atau perampasan. Akhirnya, ada konflik sedikit antara sepuh ini sama sepuh ini. Atau marga ini sama marga ini. Tapi, hal-hal begini semua pemerintah tidak respon baik. Pemerintah tidak melihat bahwa PSN-nya akan membawa dampak buruk kepada masyarakat atau tidak,” jelas Mahasiswa Asal  Papua tersebut saat berdiskusi.

Dalam pandangannya, ibarat kata pemerintah itu tidak melihat tanah Papua sebagai tempat yang dihuni oleh suku-suku pemilik asli wilayah tersebut. Melainkan wilayah yang kosong, wilayah yang bebas dieksploitasi sumber daya alamnya.

Edi pun menambahkan apa yang terjadi di Papua adalah bentuk baru dari kolonialisme. Jika dulu kolonialisme banyak dilakukan melalui peperangan fisik, maka sekarang kolonialisme itu terjadi dalam bentuk pegadaian wilayah dengan dalih kepentingan nasional. “Semua itu adalah suatu kolonialisme yang… apa …melibatkan orang Papua dalam terjadinya perjanjian, tapi dilakukan oleh sepihak atau segelintir orang saja dengan menguasai bangsa Papua atau menguasai alam Papua dan lain-lain.”

Fyan, mahasiswa FPIPS yang menghadiri agenda tersebut berpendapat senada. Melalui film ini khalayak mahasiswa ditunjukan bagaimana progresivitas masyarakat Papua mengambil kembali haknya. “Masyarakat Papua memiliki keyakinan tanah adat sebagai ibu mereka yang harus dirawat. Dengan ekspansi kapital dan ekspansi kepentingan pemerintah dengan ekspansi lahan ditanami ditanami tebu, padi, yang merupakan pola-pola yang dikembangkan oleh kolonialisme (cultuurstelsel) menjadi salah satu bentuk fenomena kolonial yang dilanggengkan.”

Terakhir, Fyan menambahkan pentingnya substansi film ini untuk diketahui mahasiswa. “Karena melalui film pesta babi ini dapat membuka tabir dan juga perspektif kita lebih luas bahwasanya Indonesia yang katanya anti penjajahan justru kini menjelma menjadi kolonial baru,” katanya. 

Editor: Qanita J.