Tri Joko: Awasi Tata Kelola Pendidikan

184
Tri Joko Her Riadi, Perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung dalam diskusi Bincang Isola di Teater Terbuka Museum Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jumat (18/12).
Tri Joko Her Riadi, Perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung dalam diskusi Bincang Isola di Teater Terbuka Museum Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jumat (18/12).

Bumi Siliwangi, isolapos.com– “Hal yang mestinya lebih disoroti adalah, tata kelolanya, itu yang jadi persoalan,” ucap Tri Joko Her Riadi, Perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung dalam diskusi Bincang Isola yang bertemakan “Pendidikan Jangan Dikorupsi” yang dihelat di Teater Terbuka Museum Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jumat (18/12).

Menurutnya, anggaran pendidikan yang digelontorkan pemerintah terbilang cukup besar. Namun, alokasi dana pendidikan yang semestinya dianggarkan untuk pengelolaan pendidikan malah ‘dikebiri’ oleh anggaran lain seperti gaji dan tunjangan-tunjangan para pegawai negara.

“Meski jumlahnya sekarang sudah 20%, namun jadi kecil lagi sebenarnya dana pendidikan kita”, pungkasnya.

Ia pun menyayangkan, berdasarkan pengalamannya bergelut di bidang media, ikhwal isu-isu pendidikan seperti ini kurang mendapat sorotan dalam pemberitaan media umum.

“Selama pengalaman saya di media, pendidikan itu sama sekali bukan isu yang seksi”, ujarnya. Selama ini, media umum menurutnya hanya menampilkan wacana yang “soft” mengenai pendidikan, seperti reportase acara atau hanya berkutat pada wacana pembangunan karakter.

“Bukan hal yang salah, namun masalah pendidikan tidak cukup diselesaikan hanya dengan berita seperti itu. Harus ada penelusuran mendalam”, imbuhnya lagi.

Lebih lanjut ia berharap, Pemerintah dan masyarakat mampu bersinergi untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik. “Kalo dari daerah, siapa yang bertanggungjawab? Yang bertanggungjawab ya Pemerintah Daerah dan DPRD yang menyusun anggaran, mereka yang mengawasi seharusnya, tahun ini programnya apa, tahun depan apa, nanti apa. Selain itu, komitmen yang telah diikrarkan Pemerintah daerah, sudah semestinya DPRD dan masyarakat mengawasi pelaksanaannya”, tukasnya. [Nurul Nur Azizah]

Comments

comments