Massa Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Bandung: Pendidikan Bukan Prioritas!
Oleh: Fathimah Ghaida Nafisa dan Savitri Rahmadhanti
Bandung, Isolapos.com—Senin (17/02) di depan Gedung DPRD Jawa Barat massa dari kalangan umum dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi. Aksi ini berakar dari kebijakan efisiensi anggaran yang juga berimbas pada pemotongan subsidi anggaran pendidikan.
Beberapa universitas di Bandung ikut turut serta menjadi massa pada aksi ini, dengan mahasiswa Universitas Pasundan yang datang pada sekitar pukul 14.00, dilanjut dengan kedatangan massa aksi dari pelbagai universitas, seperti Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Padjadjaran, Universitas Komputer Indonesia, dan lain-lain.
Aksi demonstrasi kali ini tetap berjalan meski dibersamai oleh hujan. Suara toa dan ujaran tuntutan tetap digemakan di depan gedung DPRD. Sambil menunggu adanya respon dari yang di dalam beberapa mahasiswa mulai melakukan aksi seperti menyampaikan orasi, mencoba membuka paksa gerbang, dan membakar ban.
Dalam aksi ini, massa aksi membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya adalah tuntutan untuk dinaikkannya anggaran pendidikan, pengalihan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat, anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen, mengefisienkan dan merombak total kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis, menolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalam RUU Minerba, hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil, dan beberapa tuntutan lain.
Abu Rasyid Al-Ghifari selaku koordinator lapangan aksi BEM SI Kerakyatan wilayah Jawa Barat mengungkapkan bahwa untuk tuntutan sudah disatukan menjadi satu narasi besar, salah satunya adalah mengenai pendidikan
“…,tapi yang jelas salah satu garis besar daripada tuntutan atau isu yang kita bawa hari ini adalah mengenai pendidikan gitu,” ujarnya.
Mengenai jumlah massa, Abu menuturkan untuk total keseluruhan sekitar 700 sampai 800 orang dan dari UPI sendiri sekitar 150 orang. “kalau total keseluruhan sekitar 700 sampai 800 orang, dari upi sendiri tadi kurang lebihnya ada 150 orang” jelas Abu.
Sejalan dengan Abu, Ahimsa yang merupakan salah satu mahasiswa UPI menyebutkan bahwa aksi ini digerakkan atas dasar keresahan rakyat terutama dalam sektor mahasiswa di mana terjadi pemotongan subsidi anggaran pendidikan yang akan berdampak pada hilangnya harapan untuk melanjutkan kuliah pada sebagian mahasiswa. “Terlebih mahasiswa yang kurang mampu, yang KIP Kuliah juga dibatasi kan tahun 2025,” ujarnya.
Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 menurut Ahimsa juga akan berdampak pada kesempatan mendapatkan subsidi uang kuliah atau KIP bagi para mahasiswa baru di tahun 2025.
Selain mengharapkan jaminan akses pendidikan yang terbuka selebar-lebarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, Ahimsa kembali menyinggung soal kebijakan efisiensi anggaran khususnya anggaran pendidikan. “Kalau mau efisiensi jangan memotong anggaran pendidikan, pangkas aja anggaran-anggaran semacam TNI dan POLRI gitu,” jelasnya.
Sementara, menurut pemaparan Ainul Mardiah dari Front Mahasiswa Nasional, menyebutkan bahwa saat ini Presiden dan Wakil Presiden Indonesia masih membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dilihat dari skema-skemanya.
Ainul mengharapkan pemerintah dapat menaikan anggaran pendidikan serta mewujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional. “Yang diharapkan itu jelas semua tuntutan-tuntutan kita itu direalisasikan,” tutupnya.
Redaktur: Harven Kawatu