Gelar Aksi Rakyat Menggugat Negara, Massa: Kami Sudah Muak
Oleh: Amelia Wulandari & Maisie Juanita
Bandung, Isolapos.com-Kamis (22/08), ratusan massa dari berbagai elemen, masyarakat melakukan aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar). Aksi yang diinisiasi Aksi Kamisan Bandung ini merupakan bentuk kekecewaan atas Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dalam orasi yang disampaikan di depan massa, perwakilan Front Rakyat Menggugat menegaskan bahwa aksi ini adalah perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh negara, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. “Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk terus melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi hari ini harus kita lawan, harus kita tentang,” ujar salah satu perwakilan dari Front Rakyat Menggugat.
Meskipun ada kabar mengenai penundaan pembahasan Revisi UU Pilkada di DPR, hal ini tidak menghentikan semangat para demonstran. Mereka menilai bahwa penundaan tersebut tidak menghapus akar masalah yang ada. “Akumulasi kemuakan tidak dapat dibendung hari ini. Kami mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dan terlibat, baik hari ini maupun di hari-hari ke depan, sebagai bentuk perlawanan kita terhadap ketidakadilan,” tambahnya.
Rahma Husna selaku Koordinator Sahabat Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi Jabar) mengatakan aksi ini merupakan respons publik terhadap DPR yang tiba-tiba merevisi UU Pilkada. “Jadi, ini juga memicu kemarahan publik dan pada akhirnya sekarang kan ada aksi di mana-mana di berbagai pusat kota untuk merespon hal tersebut,” ujarnya.
Ia berharap agar kemarahan publik terhadap kebijakan pemerintahan dapat diorganisir dengan baik, sehingga tidak hanya menjadi reaksi sesaat atau terbatas oleh kampanye media sosial. Perlawanan ini harus terus berlanjut dan menghasilkan upaya yang nyata dan berdampak untuk jangka waktu yang panjang.
Di lokasi aksi, Sultan, mahasiswa UPI yang juga bertindak menjadi tenaga medis, ikut menyuarakan kekecewaannya terhadap DPR. Menurutnya, perilaku sewenang-wenang dan tindakan yang ugal-ugalan bukan hal yang baru. “Ini sudah biasa terjadi dalam pemerintahan kita, terutama sejak beberapa tahun terakhir. Tidak ada kemajuan, yang ada malah mundur,” katanya.
Sultan juga memberikan penilaian terhadap peran dan pergerakan mahasiswa yang seharusnya aktif dalam menghadapi rezim yang dianggap menindas. “Mahasiswa sekarang harus berada di posisi yang jelas menentang dan menolak keputusan yang membuat kita sengsara. Posisi kita adalah posisi sejati, melawan ketidakadilan” tegasnya.
Aksi di depan DPRD Jawa Barat hari ini tentunya bukan hanya sekedar bentuk protes terhadap Revisi UU Pilkada 2024, tetapi merupakan cerminan dari akumulasi kemarahan baik publik maupun mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Para demonstran berharap agar perlawanan ini tidak berhenti pada aksi hari ini melainkan terus berlanjut hingga terlihat perubahan yang nyata.
Harapan yang diberikan adalah pemerintah, terutama rezim saat ini, mendengarkan suara rakyat dan memberhentikan kebijakan-kebijakan yang dianggap merusak. “Harapannya adalah rezim Jokowi hancur” pungkas Sultan, mencerminkan sentimen yang banyak dirasakan oleh para massa aksi.
Berdasarkan pantauan Isolapos, massa aksi mulai memenuhi Gedung DPRD sekitar pukul 11.30. Massa membentuk lingkaran dan bergantian untuk menyuarakan keresahannya. Sementara itu, massa membubarkan diri pada sekitar pukul 19.00 ketika aparat kepolisian mulai bergerak.[]
Redaktur: Harven Kawatu