Demokrasi dalam Institusi Pendidikan: Dari Komersialisasi Menjadi Pembungkaman
Oleh: Ananda Rifadlin*
*Reporter Magang Isolapos.com
Bumi Siliwangi, Isolapos.com—Sebuah diskusi publik diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) pada Kamis (17/04) yang berlokasi di Auditrorium FPIPS UPI. Kegiatan ini mengangkat isu terkait demokrasi di dalam kampus yang mengusung topik Budaya Demokrasi di Kampus: Realita atau Slogan?. Topik ini sendiri muncul dengan adanya komersialisasi pendidikan yang semakin mengakar di seluruh kampus Indonesia.
Beberapa pihak yang hadir, seperti Cecep Darmawan (Dekan FPIPS UPI periode 2025–2026) menanggapi terkait isu yang terjadi. “Democracy society can create with education”, ucap Cecep. Maknanya, sebuah demokrasi mesti disodorkan oleh logika dan kesadaran, bukan oleh buzzer atau bayaran. Menilik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, seharusnya Perguruan Tinggi (PT) berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi calon pemimpin bangsa. Kampus mestinya menjadi mimbar terbuka karena defisit peradaban bangsa terdapat dalam kampus. “Kampus bukan jadi alat kapitalisme,” tegas Cecep kemudian. Ia juga mengatakan bahwa fungsi PT sebagai garda terdepan adalah menjadi wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan kampus sebagai laboratorium demokrasi bagi kepemimpinan mahasiswa.
Mengacu pada situasi saat ini, mahasiswa UPI sendiri tidak dilibatkan pada proses penjaringan calon rektor, bahkan seringkali kita ramai pada proses election dibandingkan selection. “Kampus sebagai pusat pengembangan peradaban bangsa, tanpa otonomi yang kokoh pada dasarnya kita hanya menabung lonceng kematian, sehingga kampus harus menjadi lembaga pendidikan politik”, ujar Cecep.
Diskusi dilanjutkan oleh Naufal Taqie sebagai pemantik. “Kampus saat ini banyak diurus oleh negara, kapitalisme dibayar oleh negara, itu berakibatkan pada PTN-BH seperti UPI”, ucap Naufal. Fasisme bukan sekedar pembungkaman oposisi saja, melainkan terror terbuka yang dijalani oleh para penguasa. Seakan-akan pemerintah memainkan institusi secara halus, “Pada kenyataannya itu hanya perampasan hak warga”, tegas Naufal. Fasisme membentuk poros perang ekonomi, sosial dan politik, serta berdampak hingga hari ini terhadap krisis-krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Farhan Nugraha selaku demisioner Presiden Mahasiswa UPI periode lalu ikut berkomentar “kita sebagai mahasiswa selain mengkritik rezim di luar, kritisi dahulu yang di dalam kampus”. Komentar Farhan. Mahasiswa bukan bagian dari sistem korporat kampus. Maka, seharusnya mahasiswa juga turut dilibatkan dalam penjaringan calon rektor. Hal ini bertujuan agar mahasiswa turut mengetahui seberapa mumpung rektor yang akan menjabat pada periode selanjutnya.
Abraham Samad (Ketua KPK RI Periode 2011–2015) sebagai pembicara, menyampaikan “Sistem pendidikan seharusnya lebih mengutamakan pendidikan karakter, tetapi kenyataannya yang diutamakan malah pendidikan kognitif”. Pendidikan sudah menjadi bagian dari interpretasi. Di Indonesia sendiri pendidikan juga merupakan amanah nasional yang harus dijaga. “Fasilitas kampus seharusnya tidak boleh berbayar, kalaupun ada untuk pemeliharaan gedung saja”. Lanjut Abraham. Kritis berbeda dengan protes. Karena itulah kita harus berpikir kritis dalam menyuarakan berbagai permasalahan yang ada.
“Dengan begitu, sebagai kaum yang terpelajar, kita memiliki peran penting untuk mengoreksi serta menentukan arah kebijakan yang dianggap menyimpang dalam keberjalanan pendidikan saat ini. Sebagai mahasiswa ini adalah harapan terakhir kita,” tegas Naufal sebagai penutup dari diskusi publik ini.[]
Redaktur: Haura Nurabani