Aliansi BEM SI Jabar Gelar Aksi di DPRD Jawa Barat, Soroti Isu HAM dan Militerisme
Oleh: Marlenny F. A,* Sennita T. D, Ulil A.
Bandung, Isolapos.com– Senin (20/04), mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat dengan tajuk “Republik Otoriter”. Aksi ini menjadi bentuk respons terhadap berbagai isu hak asasi manusia dan meningkatnya kekhawatiran terhadap praktik militerisme di ruang sipil.
Titik kumpul bermula di Taman Maluku sekitar pukul 15.00 WIB sebelum massa melakukan mobilisasi menuju lokasi aksi pada pukul 16.00 WIB. Dalam orasinya, massa aksi menyerukan berbagai tuntutan serta menyuarakan penolakan terhadap bentuk represifitas negara.
Salah satu peserta aksi, Bintang Yunanto, mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda FPBS UPI sekaligus demisioner Menko Pergerakan BEM REMA UPI Periode 2025-2026, menyampaikan bahwa keikutsertaannya dilatarbelakangi oleh keresahan terhadap situasi yang dinilai mencederai nilai kemanusiaan. “Bahwasannya kemarin yang terjadi itu merupakan sebuah bentuk daripada kekejaman negara, yang khususnya negara bertanggung jawab penuh untuk hak asasi manusia warga negaranya.” ujarnya.
Ia menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang dinilai belum menemui kejelasan. Menurutnya, transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus tersebut menjadi hal yang mendesak.
“Kita harus mendapatkan keadilan dan transparansi mengenai apa yang terjadi kepada Bang Andrie Yunus,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, BEM SI Jawa Barat membawa sejumlah tuntutan, di antaranya pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras, pengungkapan aktor intelektual dibalik kasus tersebut, serta pencabutan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, massa juga menuntut penghentian militerisme di ranah sipil, pengalihan proses hukum ke peradilan umum, serta mendorong regulasi ketat terkait penggunaan bahan kimia berbahaya.
Bintang menjelaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi bersama berbagai kampus yang tergabung dalam BEM SI Jawa Barat.
“Ini dari BEM SI seluruh Jawa Barat dan teman-teman kolektif lain. Ada puluhan kampus yang ikut tergabung,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa situasi saat ini berpotensi mengarah pada praktik otoritarianisme apabila tidak dikawal oleh partisipasi publik.
“Jangan sampai apa yang kita perjuangkan sejak reformasi kembali ke arah yang militeristik dan otoriter,” ungkapnya.
Aksi yang berlangsung diwarnai dengan orasi yang menekankan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan serta penolakan terhadap rasa takut. Massa juga menyatakan akan melakukan eskalasi aksi yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak direspons oleh pemerintah.
Menutup pernyataannya, Bintang menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Kita harus ikut bersuara, harus turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk gerakan mahasiswa dalam mengawal isu-isu publik, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebijakan negara.
Editor: Sanjaya S.P.
*Reporter Magang IsolaPos