Meneropong Demokrasi (di) Kampus

438

Oleh M Fauzi Ridwan* —-

kampuskita.net

Pilar sebuah negara, seperti di Indonesia, dalam upaya pembangunan dan implementasi program di berbagai sektor kehidupan untuk rakyat adalah demokrasi. Dengan sistem demokrasi, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan memantau pelaksanaan program pemerintah menjadi penting sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk melihat sejauh mana program pembangunan dijalankan dengan baik dan tepat sasaran. Indikator sebuah negara yang mapan adalah sistem demokrasi yang berjalan baik.

Termasuk, kondisi yang sama dapat terjadi di perguruan tinggi atau kampus, sistem demokrasi menjadi pilar penting dalam upaya membangun kesadaran kritis sivitas akademik sehingga mampu menciptakan kampus demokratis. Kesadaran kritis yang dimaksud dalam berbagai aspek, salah satunya adalah kesadaran untuk berpolitik di kampus. Demokrasi kampus harus mampu memberikan ruang bagi mahasiswa untuk melakukan tindakan politik berdasarkan dengan keinginan dan kesadaran mahasiswa yang bersandar pada rasionalitas dan keilmiahan. Salah satu indikator demokrasi diterapkan dengan baik di kampus saat ini adalah sejauh mana keterlibatan mahasiswa dalam momentum pemilihan rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) periode 2010-2015.

Berdasarkan pengamatan penulis, momentum pemilihan rektor UPI periode 2010-2015 menjadi indikator penting sejauh mana demokrasi diwujudkan dengan benar.

Partisipasi tiap unsur sivitas akademik di kampus seperti mahasiswa, dosen, dan pegawai dalam proses pemilihan rektor UPI menjadi hal yang subtansi. Sehingga, pelaksanaan dan proses pemilihan rektor yang dilakukan menjadi proses pemilihan yang berasaskan demokrasi. Namun, dinamika yang berkembang saat ini, proses demokrasi di kampus UPI masih begitu minim, termasuk dalam soal pemilihan rektor.

Salah satu contoh dari tidak dilibatkannya mahasiswa dalam pemilihan rektor adalah tidak diikutsertakannya mahasiwa dalam struktur MWA yang notabene merupakan lembaga tertinggi yang berhak memilih rektor. secara otomatis dengan tidakdiikutkannya mahasiswa dalam jajaran MWA, maka mahasiswa tidak bisa memberikan andil dalam pemilihan tersebut.

Hal tersebut diperparah oleh sosialisasi dan pemahaman tentang pemilihan rektor dikalangan mahasiswa luas yang terbilang asal-asalan., maka banyak mahasiswa yang tidak mengetahui atau mengerti dengan proses pemilihan rektor yang akan dilaksanakan 5 tahunan ini.

Sungguh menjadi menyedihkan bila kesadaran untuk memahami kondisi politik di kampus menjadi minim. Hal itu dikarenakan proses demokrasi yang terbangun di kampus begitu timpang karena yang memegang kendali sangat dominan dalam dinamika kampus adalah pihak birokrasi. Bahkan seorang pejabat kampus pun mengatakan bahwa mahasiswa hanya menumpang lewat di kampus sehingga tidak perlu ikut terlibat dalam politik kampus atau menentukkan pilihan dalam pemilihan rektor. Selain itu, pencerdasan atau pendidikan politik pun tidak terbangun dalam proses pemilihan rektor.

Pemikiran tersebut sebenarnya telah memasung prinsip demokrasi, karena menghilangkan hak-hak mahasiswa untuk berpendapat dan mengemukakan pandangan mengenai masa depan kampus.

Pemilihan rektor UPI seharusnya menjadi ajang pendewasaan berpolitik di kampus bagi seluruh elemen termasuk unsur mahasiswa. Karena dengan begitu, pembangunan demokrasi di kampus akan berjalan dengan benar. Keterlibatan mahasiswa baik dalam lembaga struktural universitas atau partisipasi mahasiswa dalam bentuk lain harus di akomodir dan difasilitasi oleh pihak  kampus  dalam proses pemilihan rektor UPI.

Sistem demokrasi harus mampu diimplementasikan dengan baik di kampus, karena demokrasi akan menunjang pada pembangunan kampus, khususnya politik. Selain itu dengan sistem demokrasi, tidak akan ada pihak yang termarjinalkan. Demokrasi yang memegang prinsip kesetaraan, partisipasi, dan kepentingan orang banyak menjadi sistem yang ideal untuk diimplementasikan. Pemilihan rektor UPI kali ini harus menjadi bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Mahasiswa harus menjadi pengawal pembangunan demokrasi di kampus.

* Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, Ketua Hima Satrasia FPBS UPI 2008-2009, dan ketua UKSK UPI 2009-2010.

Comments

comments