Kampus Memanggil: Gerakan Moral untuk Mengawal Penyelenggaraan Negara
Oleh: Reighina Faridah dan Savitri Rahmadhanti*
*Reporter Magang Isolapos.com
Bumi Siliwangi, Isolapos.com-Guru besar dan akademisi se-Bandung Raya menyuarakan pernyataan sikap dalam Forum Dialog Kebangsaan “Kampus Memanggil” yang digelar pada Selasa (19/03) di gedung Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pernyataan sikap ini adalah gerakan moral yang mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut serta dalam mengawal jalannya penyelenggaraan negara, khususnya dalam memastikan integritas hasil Pemilu 2024.
Salah satu guru besar yang ikut serta dalam forum tersebut adalah Cecep Darmawan. Ia menyampaikan keprihatinan para guru besar terhadap kondisi sosial-politik, hukum, dan pendidikan saat ini di Indonesia. Cecep berharap melalui gerakan moral ini, semua pihak dapat diingatkan untuk kembali mengacu pada konstitusi berdasarkan Pancasila.
“Gerakan kampus memanggil itu bukan gerakan pragmatis yang ditujukan dalam waktu yang sesaat. Kita terus akan mengingatkan, ya, kepada siapa pun termasuk kepada soal penyelenggaraan pemilu, misalnya kepada BAWASLU dan KPU untuk tetap dia menjalankan secara profesional dan berkualitas,” tuturnya.
Amung Ma’mun, seorang guru besar UPI yang juga turut menghadiri acara tersebut menjelaskan gerakan “Kampus Memanggil” adalah hasil dari diskusi internal para guru besar untuk menelaah sistem politik demokrasi. Baginya, hal ini merupakan tanggung jawab moral kampus untuk berperan aktif dalam memberikan wawasan.
“Tentu saja dengan kekurangan yang ada, terkait dengan pelaksanaan demokrasi itu harus dipoles sedemikian rupa, harus punya tanggung jawab moral karena prinsip demokrasi itu,” ucap Amung.
Amung menegaskan bahwa isi dari butir-butir dalam pernyataan sikap tersebut merupakan sebuah penyelamatan dari kondisi demokrasi yang ada. Oleh karena itu, rakyat perlu memberi masukan kepada seluruh eksponen negara bangsa ini, baik itu lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif untuk menjernihkan kembali semangat kebangsaan.
Sementara itu Guru Besar Unpad, Susi Dwi Hari nanti menekankan perlunya pengawalan terhadap penyelenggaraan negara. Ia berpendapat bahwa kedaulatan adalah milik rakyat dan para guru besar harus memastikan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. “Kami harus memastikan bahwa penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan itu sesuai dengan apa yang diinginkan dimaui oleh rakyat gitu,” ucapnya.
Berdasarkan press release, butir-butir pernyataan sikap tersebut berisikan:
- Mendorong kerja sama kaum intelektual baik secara internal maupun bersama dengan seluruh elemen masyarakat melakukan pengawalan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan melalui sikap kritis berlandaskan pada ilmu pengetahuan, serta prinsip integritas;
- Mendesak dilakukannya reformasi hukum dan kebijakan-kebijakan di berbagai sektor demi terwujudnya kesejahteraan sosial serta bangsa yang beretika dan bermasyarakat;
- Membersamai masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjadi warga negara yang kompeten demi demokrasi Indonesia yang lebih baik;
- Mendorong dan mendukung DPR sebagai institusi wakil rakyat melaksanakan checks and balances melalui fungsi pengawasan dengan melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintahan yang berdampak luas pada kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, termasuk atas dugaan-dugaan kecurangan dan rekayasa dalam pemilu 2024; dan
- Menuntut pemerintahan yang terbentuk sebagai hasil Pemilu 2024 melaksanakan amanat rakyat berlandaskan pada prinsip negara hukum yang demokratis dengan menjunjung tinggi etika dan martabat manusia serta tidak menjalankan politik dinasti.
Sebelum pembacaan pernyataan sikap, acara diawali dengan dialog kebangsaan yang diisi oleh beberapa guru besar dari UPI, ITB, serta UNPAD. Dialog ini membahas kondisi bangsa Indonesia 5 tahun ke belakang dari berbagai perspektif keilmuan. Acara diakhiri dengan penampilan karya seni yaitu pembacaan puisi.
Acara dialog diskusi tersebut sempat mengalami perubahan lokasi, yang semulanya hendak digelar di Sekolah Pascasarjana tetapi harus pindah ke Auditorium FPOK. Menurut Cecep, pergeseran tempat terjadi karena pertimbangan administrasi guna menciptakan kesan yang lebih elegan.[]
Redaktur: Harven Kawatu