Polemik MOKA-KU UPI 2026

Oleh: Sennita T.D., Gian F.A., Rakha A.D.

Bumi Siliwangi, isolapos.com-Sepekan terakhir, media sosial diramaikan dengan polemik penyelenggaraan MOKA-KU UPI 2026, mulai dari persoalan transparansi anggaran hingga tindakan Presiden Mahasiswa (Presma) UPI, Khalid. Polemik tersebut memicu keresahan mahasiswa dan berujung pada Forum Terbuka Mendengar Presma yang bertempat di Helipad FPTI UPI, pada Kamis (06/08). Kegiatan tersebut mengundang perhatian dari pihak rektorat UPI dan berujung pada pemanggilan yang mempertemukan stakeholder mahasiswa dengan pihak birokrasi kampus.

Presma tinggalkan forum mediasi, CM MOKAKU UPI tarik barisan.

Permasalahan terkait anggaran Bidang Crearive Media (CM) dalam pelaksanaan MOKA-KU UPI 2026 mulai mencuat pada Senin (03/08). Isu tersebut ramai diperbincangkan setelah sejumlah unggahan di media sosial menyinggung persoalan dana MOKA-KU 2026. Sehari kemudian, Selasa (04/08), Keluarga Mahasiswa (KEMA) FPSD mengunggah kronologi persoalan tersebut melalui akun Instagram resminya.

Berdasarkan kronologi yang diunggah KEMA FPSD, persoalan bermula ketika anggaran CM untuk MOKA-KU 2026 dikonfirmasi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada MOKA-KU tahun lalu, CM disebut memperoleh anggaran sekitar Rp107 juta, sedangkan pada tahun ini anggaran yang dikonfirmasi hanya sekitar Rp35 juta.

Ketua Dewan Pengawas (DP) MOKA-KU UPI 2026, Lukman turut mengkonfirmasi besaran anggaran yang diberikan. Menurutnya, alokasi yang diterima CM dari anggaran MOKA-KU memang berada di angka tersebut. “Yang dari MOKA-KU-nya, itu hanya iya 35. 35 kan jauh tuh selisihnya. Ya wajar ketika ada keberatan dari CM,” ungkapnya.

Perbedaan tersebut kemudian mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan mediasi guna membahas penyesuaian anggaran. Dalam pembahasan tersebut, disepakati anggaran CM menjadi sekitar Rp108 juta. Namun, KEMA FPSD menyebut transparansi terkait keseluruhan penggunaan dana MOKAKU 2026 saat itu masih belum jelas.

Persoalan kemudian berlanjut ketika pencairan dana untuk CM disebut tiba-tiba ditahan atas arahan Khalid, selaku Presma UPI. Kondisi ini memicu mediasi lanjutan antara pihak-pihak terkait. Khairu Elgar atau yang dipanggil Gege, selaku Ketua CM mengatakan bahwa penahanan terjadi ketika kebutuhan produksi telah berjalan. “ masih mau belanja (kebutuhan MOKA-KU-red)… tiba-tiba di-hold dulu,” ujarnya.

Menurut Lukman, kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kewenangan dalam pelaksanaan MOKAKU. Ia menilai Presma sebagai penanggung jawab seharusnya tidak mengambil alih keputusan strategis yang menjadi kewenangan kepanitiaan. “Ketika Presma sebagai penanggung jawab ya hanya di batas penanggung jawab, jangan sampai keputusan-keputusan strategis itu dipegang oleh penanggung jawab,” jelasnya.

Sebelum keputusan akhir diambil, Gege mengaku telah beberapa kali meminta penjelasan mengenai persoalan pencairan dana. “Kita bikin tiga kali pergerakan… karena kita butuh pisan (banget-red) penjelasan, tapi euweuh (tidak ada-red),” ungkapnya.

Mediasi ulang pun dilakukan kembali, dalam mediasi pertama, menurut kronologi KEMA FPSD, dicapai kesepakatan bahwa kepanitiaan CM akan dibubarkan, sementara jasa yang telah dihasilkan akan dibayarkan sebesar Rp49 juta. Gege kemudian menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan nominal pembayaran. “Emang lain (bukan-red) money oriented sebenarnya mah gitu tapi hayang (ingin-red) pertanggungjawaban (Presma, Khalid-Red),” jelasnya.

Namun, pada mediasi kedua, Khalid disebut menyampaikan bahwa pembayaran yang dapat diberikan hanya berkisar Rp5 – Rp15 juta. KEMA FPSD menilai nominal tersebut berbeda dengan hasil kesepakatan pada mediasi sebelumnya sehingga pembahasan kembali dilanjutkan melalui mediasi ketiga.

Dalam mediasi ketiga, terdapat dua opsi yang disebut ditawarkan oleh Khalid. Pertama, CM hanya diberikan portofolio dan sertifikat sebagai bentuk pengganti pembayaran. Kedua, Khalid tidak lagi terlibat dalam pengambilan keputusan terkait MOKA-KU. Kedua opsi tersebut kemudian disebut tidak diterima oleh KEMA FPSD.

Pembahasan dalam mediasi ketiga berlangsung alot. Di tengah forum, Khalid disebut meminta izin untuk keluar dari ruang mediasi. Setelah itu, Khalid disebut tidak kembali meskipun peserta forum yang terdiri dari Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Starring Comitte (SC), Badan Pengurus Harian (BPH), CM, dan Demisioner panitia MOKAKU tahun sebelumnya, telah menunggu selama kurang lebih tiga jam. Setelah Khalid tidak kembali ke forum, pembahasan mediasi pun tidak mencapai penyelesaian. Pihak CM akhirnya memutuskan untuk menarik barisan dari kepanitiaan MOKA-KU 2026. Keputusan tersebut diambil setelah berbagai upaya komunikasi sebelumnya dinilai belum memberikan kepastian.

Meski demikian, pihak CM menyatakan masih membuka ruang komunikasi dan audiensi dengan pihak-pihak terkait untuk menjelaskan kondisi yang terjadi selama proses persiapan MOKAKU 2026.

Memorandum DPM REMA UPI, Khalid Berikan Klarifikasi 

Pada hari yang sama dengan terbitnya kronologi dari KEMA FPSD, Selasa (04/08), Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa (DPM REMA) UPI mengunggah memorandum pertama yang ditujukan kepada Presma UPI, Khalid. Memorandum tersebut disampaikan sebagai bentuk respons DPM REMA UPI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap BEM REMA UPI.

Dalam memorandum tersebut, DPM REMA UPI meminta dua hal kepada Khalid. Pertama, memberikan klarifikasi secara lisan maupun tertulis terkait rangkaian peristiwa, khususnya mengenai pola komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kepanitiaan MOKA-KU serta alasan meninggalkan forum penyelesaian permasalahan sebelum forum dinyatakan selesai.

Kedua, DPM REMA UPI meminta Khalid melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi dan koordinasi serta berkomitmen untuk hadir dan terlibat dalam setiap forum yang dilaksanakan guna menjamin efektivitas pengambilan keputusan dan profesionalitas organisasi.

Menanggapi memorandum tersebut, Khalid melalui akun Instagram BEM REMA UPI menyampaikan surat balasan resmi dalam bentuk press release pada Jumat (07/08). Dalam surat tersebut, Khalid mengklarifikasi persoalan anggaran CM dan kepergiannya dari forum serta menyampaikan sejumlah komitmen perbaikan.

Terkait anggaran, Khalid menyatakan CM telah dilibatkan dalam penyusunan anggaran MOKA-KU. Ia mengakui adanya ketidakselarasan antara persetujuan awal anggaran sebesar Rp108 juta dengan keputusan akhir sebesar Rp35 juta sebagai kekeliruan prosedural. Menurutnya, perubahan tersebut dilakukan setelah pengecekan ulang terhadap pagu anggaran MOKA-KU yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya serta mempertimbangkan alokasi untuk bidang lain.

Terkait kepergiannya dari forum, Khalid menyebut dirinya meninggalkan forum karena terdapat urusan mendesak yang harus diselesaikan. Meski demikian, ia mengakui seharusnya menyampaikan izin secara resmi kepada forum dan menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi.

Khalid juga menyatakan komitmennya untuk menghadiri forum klarifikasi, mengevaluasi pola komunikasi dan koordinasi kepanitiaan, serta memastikan pengambilan keputusan ke depan berjalan lebih partisipatif dan transparan. Untuk penyelesaian dengan CM, ia menyatakan akan menindaklanjutinya melalui MoU yang telah disahkan. Dalam surat balasan tersebut juga terlampir beberapa bukti arus kas yang digunakan untuk MOKA-KU UPI 2026.

Selain melalui press release, Khalid mengunggah video klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat (07/08). Dalam video tersebut, ia kembali mengakui perubahan anggaran dari Rp108 juta menjadi Rp35 juta sebagai kesalahan dirinya bersama tim karena keputusan awal disebut belum diperhitungkan secara matang. “Saya akui itu merupakan kesalahan dan miss dari saya beserta tim, yang mana hal tersebut pada saat itu belum diperhitungkan secara matang,” jelasnya.

Khalid juga mengakui bahwa keputusannya meninggalkan forum merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Selain itu, ia membantah tuduhan korupsi terkait dana MOKA-KU dan menyatakan dirinya tidak menerima dana tersebut. “Saya katakan dengan tegas bahwa saya tidak melakukan korupsi. Yang saya lakukan adalah menahan dana, bukan malah mengambilnya,” pungkasnya.

Ia meminta pihak yang menuduhnya menunjukkan bukti konkret dan menyatakan akan menganggap tuduhan tersebut sebagai fitnah apabila tidak dapat dibuktikan. Di akhir video, Khalid menyampaikan permohonan maaf kepada warga UPI, KEMA FPSD, dan khususnya Bidang Creative Media serta menyatakan persoalan tersebut menjadi evaluasi bagi dirinya agar tidak terulang.

Forum Mahasiswa, dan Tanggapan BEM REMA UPI

Sebelum surat balasan dan video klarifikasi dari Khalid diterbitkan, mahasiswa terlebih dahulu menggelar Forum Terbuka Mendengar Presiden Mahasiswa pada Kamis (06/08) di Helipad FPTI UPI. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara Khalid dan mahasiswa dari berbagai fakultas untuk membahas sejumlah persoalan yang mencuat. Dalam forum tersebut, Khalid diminta memberikan klarifikasi sekaligus menjawab pertanyaan mahasiswa terkait rangkaian permasalahan yang terjadi. 

Wakil Presiden Mahasiswa UPI, Hilmi, menyebut forum terbuka tersebut pada akhirnya menjadi ruang mediasi antara mahasiswa, Presma, dan perwakilan fakultas untuk menyelesaikan polemik yang terjadi. Menurutnya, forum tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya mencari jalan keluar dari berbagai tuntutan mahasiswa. “Intinya mah mediasi lah itu teh. (Biar-red) clear,” ungkapnya.

Hilmi menjelaskan, Khalid hadir seorang diri dalam forum tersebut karena tuntutan yang berkembang sejak awal lebih banyak ditujukan kepada Khalid sebagai Presma. Menurutnya, tidak ada pembahasan sebelumnya untuk menghadirkan ketua pelaksana maupun bendahara MOKA-KU karena persoalan yang dipertanyakan berkaitan dengan tanggung jawab Khalid sebagai pimpinan BEM REMA.

“Jadi mungkin yang ditangkap sama (Khalid-red), ya udah ini karena kesalahan awalnya karena kesalahan Khalid, dan dia sudah tahu hal itu, jadi langsung dia datang sendiri,” jelasnya.

Terkait tuntutan mahasiswa agar Khalid turun dari jabatannya, Hilmi mengatakan tuntutan tersebut tetap menjadi hak mahasiswa untuk disampaikan. Namun, keputusan mengenai pergantian atau penurunan Presma tidak dapat ditetapkan hanya melalui forum terbuka. Menurutnya, proses tersebut harus ditempuh melalui mekanisme kelembagaan, termasuk melalui DPM dan MPM.

“Kalau (disuruh-red) mundur, turun jadi Presma mah Khalid kan harus lewat SI (Sidang Istimewa-red). Sedangkan tahapannya kan lumayan. Silakan aja, itu mah tergantung dari ketum-ketum fakultas atau anggota MPM,” lanjutnya.

Hilmi menilai ketua umum fakultas memiliki legitimasi untuk menentukan sikap masing-masing fakultas terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, BEM REMA tidak berada pada posisi untuk mengintervensi keputusan yang menjadi kewenangan fakultas.

“Biarkanlah itu menjadi forum yang legitimasinya adalah fakultas. Kalau kita kan enggak punya legitimasi apapun. Karena kita objek dari permasalahannya, mereka subjek daripada yang menentukan untuk mengatasi si objek ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, sikap tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui lembaga fakultas. “Suara rakyat, suara Tuhan,” tegasnya.

Di hari yang sama setelah forum terbuka, Hilmi menyebut terdapat pertemuan lanjutan yang melibatkan perwakilan ketua umum fakultas dengan pihak birokrasi universitas, termasuk Wakil Rektor (Warek). Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pandangan dan membahas langkah penyelesaian polemik yang terjadi.

Menurut Hilmi, pihak birokrasi dalam pertemuan tersebut lebih menekankan penyelesaian konflik dan pemulihan kondisi kampus agar tetap kondusif. “Kalau kondisi objektif di forum yang bersama Warek mah, intinya cuma Warek cuman ingin kita damai aja,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak universitas juga menekankan pentingnya mengembalikan nama baik universitas serta memastikan polemik yang terjadi tidak berdampak terhadap mahasiswa baru. Hilmi menyebut pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan terkait sikap akhir masing-masing fakultas terhadap Khalid.

Di sisi lain, Hilmi meluruskan anggapan bahwa Forum Terbuka tersebut merupakan agenda yang diselenggarakan oleh mahasiswa FPTI. Menurutnya, FPTI hanya menyediakan tempat, sementara forum berlangsung atas keresahan dan respons mahasiswa dari berbagai fakultas.

“Jangan menitikberatkan ke FPTI juga, bahwa FPTI ini yang mengadakan. Enggak kok. FPTI kan hanya menyediakan ruang saja sebetulnya,” jelasnya.

Setelah polemik tersebut, Hilmi mengatakan jajaran BEM REMA tetap menjalankan fungsi organisasi, khususnya kerja-kerja advokasi dan pengawalan isu mahasiswa. Ia mengakui persoalan tersebut berdampak terhadap kondisi kepanitiaan MOKA-KU dan menimbulkan demotivasi. Menurutnya panitia dan mahasiswa baru tidak seharusnya menjadi korban dari persoalan kepemimpinan. “Kepengaruhan pasti adanya demotivasi. … Tapi yang harus kita fokuskan itu bagaimana menyelamatkan 12.000 mahasiswa baru yang tidak tahu apa-apa. Pun juga panitia MOKA-KU yang seharusnya tidak menjadi korban,” jelasnya.

Hilmi menegaskan persoalan yang melibatkan Khalid tidak seharusnya dibebankan kepada panitia MOKA-KU. Menurutnya, panitia berada pada ranah teknis pelaksanaan, sedangkan persoalan kepemimpinan menjadi tanggung jawab BEM REMA melalui Presma. Ia pun memastikan kegiatan MOKA-KU tetap dilaksanakan. Hilmi menyebut universitas turut menyiapkan dukungan sumber daya untuk menangani sejumlah kebutuhan teknis, termasuk persoalan Creative Media (CM), agar persiapan yang sempat terdampak dapat kembali berjalan.

Di sisi lain, Tim Isolapos telah menghubungi Bagus selaku Ketua Pelaksana MOKA-KU UPI 2026 untuk meminta keterangan terkait polemik yang terjadi. Namun, Bagus memilih untuk tidak memberikan keterangan dan menyampaikan bahwa dirinya sedang fokus pada pelaksanaan MOKA-KU 2026. Bagus dalam pesannya hanya menerangkan, “paling urang (saya-Red) cuman bisa ngomong gini si kang, karena mokaku ini sudah dibangun bersama ribuan temen-temen yang lain dan urang harus mengusahakan itu. Disisi lain pun urang nggak mau juga mengorbankan maru (Mahasiswa baru) yang nggak ada kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang. Harapan nya keadaan sekarang bisa berjalan dengan baik kembali sehingga segala jerih upaya temen-temen mokaku bisa terbayarkan pun dengan maru bisa disambut dengan baik sebagaimana yang sudah direncanakan.”

Editor: Sanjaya S.P.